TENGGARONG,suarabalikpapan.com – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kukar secara resmi menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas menguatnya wacana publik terkait restrukturisasi lembaga keamanan nasional.
Wakil Ketua FKUB Kukar, Matrosit, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan kunci menjaga netralitas institusi sekaligus stabilitas keamanan, terutama di daerah yang memiliki keberagaman budaya dan agama seperti Kutai Kartanegara.
Menurutnya, garis komando yang langsung kepada Kepala Negara membuat Polri terhindar dari potensi intervensi politik praktis maupun kepentingan sektoral apabila ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
“Dengan berada langsung di bawah Presiden sebagai Kepala Negara, Polri memiliki kemandirian dalam bertindak sesuai mandat konstitusi. Struktur ini memastikan netralitas sekaligus mempercepat respons terhadap isu-isu kamtibmas,” ujar Matrosit.
Ia menambahkan, rantai komando yang singkat memungkinkan Polri bergerak cepat dalam menangani persoalan sensitif, termasuk potensi konflik sosial yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
FKUB menilai, posisi Polri saat ini mencerminkan kehadiran negara yang adil bagi seluruh pemeluk agama, tanpa birokrasi berbelit dalam perlindungan hukum.
“Kami di Kutai Kartanegara merasakan langsung manfaat profesionalisme Polri. Stabilitas di Bumi Etam terjaga karena Polri memiliki kemandirian di bawah Presiden,” tegasnya.
Senada dengan FKUB, Wakil Ketua PCNU Kukar, Roji’in, menyatakan organisasinya mendukung penuh keberadaan Polri di bawah kepemimpinan Presiden RI.
Menurutnya, dalam sistem presidensial Indonesia, Polri merupakan instrumen vital negara. Penempatan langsung di bawah Presiden dinilai memastikan pengambilan keputusan terkait keamanan nasional dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden memastikan penanganan isu-isu keamanan nasional tidak terhambat birokrasi kementerian,” kata Roji’in dalam keterangan tertulisnya.
PCNU Kukar memaparkan tiga alasan utama dukungan tersebut:
1. Menjaga Independensi dari Politik Sektoral
Menempatkan Polri di bawah Presiden dinilai meminimalkan risiko politisasi oleh kepentingan kementerian maupun partai politik tertentu. Dengan demikian, Polri tetap profesional sebagai alat negara.
2. Kekhususan Wilayah Mitra IKN
Sebagai daerah mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), Kutai Kartanegara membutuhkan koordinasi keamanan yang terintegrasi. Posisi Polri di bawah Presiden memudahkan sinkronisasi pengamanan skala nasional, terutama di wilayah transisi ibu kota.
3. Penguatan Sinergi Ulama dan Polri
Hubungan harmonis antara ulama dan kepolisian di Kukar dinilai telah menjadi fondasi kedamaian daerah. Struktur saat ini dianggap efektif meredam potensi konflik sosial dan paham radikalisme.
PCNU Kukar juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu yang berpotensi melemahkan institusi penegak hukum. Penguatan Polri, menurut mereka, sebaiknya difokuskan pada peningkatan profesionalisme dan pelayanan publik, bukan pada perubahan struktur yang berisiko mengganggu stabilitas.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya warga Nahdliyin di Kutai Kartanegara, untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga NKRI. Keamanan adalah modal utama dalam membangun daerah dan menjalankan ibadah dengan khusyuk,” pungkas Roji’in.(sb-01)
FKUB dan PCNU Kukar Tegaskan Dukungan, Polri Tetap di Bawah Presiden demi Stabilitas dan Netralitas
