BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, kembali menekankan pentingnya literasi politik sebagai fondasi utama dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya di tingkat daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 yang berlangsung di RT 77, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Nurhadi, demokrasi tidak hanya berhenti pada proses pemilihan umum, tetapi juga menuntut pemahaman masyarakat terhadap sistem politik secara menyeluruh.
“Demokrasi tidak cukup hanya soal memilih saat pemilu. Masyarakat juga harus memahami sistem politik, hak dan kewajibannya, serta mampu mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Nurhadi menilai DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi seperti ini, diharapkan lahir warga yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam berpartisipasi.
Ia menegaskan bahwa kehadiran DPRD di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya edukasi politik yang berkelanjutan.
“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman politik yang benar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih menghambat kualitas demokrasi, seperti rendahnya partisipasi politik, maraknya hoaks, hingga praktik politik uang.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena tingkat literasi politik masyarakat yang belum merata.
“Hoaks dan politik uang masih menjadi ancaman serius. Masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh,” katanya.
Sementara itu, narasumber kegiatan, Iwan Wahyudi, menjelaskan bahwa literasi politik mencakup kemampuan memahami sistem politik, mengenali hak dan kewajiban, hingga menganalisis isu publik secara kritis.
Ia menilai, masyarakat yang memiliki literasi politik baik akan berkontribusi pada demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas.
“Jika masyarakat sudah melek politik, maka pemimpin akan dipilih berdasarkan kualitas, bukan transaksi,” jelasnya.
Peningkatan literasi politik juga diyakini berdampak langsung pada berbagai aspek, mulai dari meningkatnya partisipasi publik, penguatan akuntabilitas pemerintah, hingga terciptanya stabilitas daerah.
Iwan menambahkan, posisi strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi.
“Masyarakat harus memiliki kesadaran politik yang kuat agar pembangunan berjalan selaras dengan aspirasi rakyat,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama meningkatkan literasi politik, mulai dari pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, media, hingga masyarakat sipil.
“Jika ingin demokrasi yang berkualitas, kuncinya ada pada masyarakat yang paham, peduli, dan aktif. Literasi politik adalah fondasinya,” pungkasnya.(sb-02)
Nurhadi : Literasi Politik Jadi Kunci Perkuat Demokrasi Daerah
