BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Maraknya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di sejumlah yayasan daycare menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Ia menilai, permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan sistem pengelolaan layanan pengasuhan anak yang masih belum optimal.
“Kasus kekerasan terhadap anak yang dititipkan di daycare menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan layanan pengasuhan,” ujar Iim kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan daycare harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Selain itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta tenaga pengasuh yang kompeten dan bersertifikasi.
Hal ini dinilai penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak yang dititipkan, sekaligus memberikan rasa aman bagi para orang tua.
“Harus ada jaminan keamanan bagi orang tua. Pengawasan juga bisa diperkuat dengan pemasangan CCTV yang terhubung langsung ke orang tua,” jelasnya.
Iim juga menekankan bahwa pengasuhan anak tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kedekatan emosional antara pengasuh dan anak.
Menurutnya, hubungan batin yang penuh kasih sayang menjadi faktor penting dalam tumbuh kembang anak selama berada di daycare.
Selain mendorong penguatan pengawasan dari pemerintah, ia juga mengimbau para orang tua untuk tetap aktif memantau kondisi anaknya. Salah satunya dengan memanfaatkan waktu istirahat untuk mengunjungi daycare.
Langkah ini dinilai dapat menjadi bentuk pengawasan tambahan sekaligus memastikan anak mendapatkan perawatan yang layak.
Lebih lanjut, Iim menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kunjungan ke sejumlah yayasan daycare di Balikpapan untuk meninjau langsung sistem pengelolaannya.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak.
DPRD pun mendorong Pemerintah Kota Balikpapan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional daycare di wilayah tersebut.
“Dalam waktu dekat kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pengelolaan daycare berjalan sesuai standar,” pungkasnya.(sb-03)
DPRD Balikpapan Dorong Pengawasan Ketat Pengelola Daycare
