by

Basti Anggap Wajar, Soal Permintaan Bukti Pembayaran dan Sertifikat Lahan di Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA,suarabalikpapan.com-DPRD Kutai Timur melayangkan surat kepada pemerinntah daerah terkait polemik hasil pembebasan lahan atas nama Muksin dan kawan-kawan di Kawasan Perkantoran, Bukit Pelanagi.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, Basti Sangga Langit di gedung parlemen Kutai Timur, baru-baru ini. Menurut Basti, apa yang disampaikan keluarga Muksin dan kawan-kawan untuk meminta bukti pembayaran dan sertifikat lahan yang dibebaskan oleh pemerintah merupakan hal yang wajar.
“Kalau sudah dibebaskan buktinya mana,” ujarnya.
Basti mengatakan, masyarakat meminta bukti pembayaran, namun pemerintah daerah tetap mengacu pada poin tujuh hasil dari notulen kepolisian tentang penyelesaian sengketa lahan ke ranah hukum.
Adapun langkah yang akan diambil, dewan melayangkan surat untuk meminta bukti pembayaran dan sertifikat lahan yang di maksud ke pemerintah daerah.
Namun demikian, Basti mengatakan, tetap terlebih dahulu menyampaikan rencana dan persolan tersebut kepada ketua dan unsur pimpinan DPRD Kutim.
“Kita akan sampaikan dulu ke Ketua DPRD Kutim, bagaimana langkah selanjutnya, meminta bukti sertifikat yang diminta oleh masyarakat,” akunya.(rls/sb-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini