Provinsi Kaltim

Bimtek  Pemberdayaan Kapasitas UK dan LKD, Dirangkai Launching dan Sosialisasi Aksi Perubahan “SINGA SIPIT”

115
×

Bimtek  Pemberdayaan Kapasitas UK dan LKD, Dirangkai Launching dan Sosialisasi Aksi Perubahan “SINGA SIPIT”

Share this article
Bimtek Pemberdayaan Kapasitas UK & LKD yang dirangkai Launching dan Sosialisasi Aksi Perubahan “SINGA SIPIT” di Selyca Mulia Hotel Samarinda, Rabu (25/7/2023)

SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Sebanyak 38 peserta dari perwakilan OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan (UK) & Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang dirangkai Launching dan Sosialisasi Aksi Perubahan “SINGA SIPIT” (Optimalisasi Peningkatan Penyusutan Arsip melalui Pengawasan Kearsipan Internal Kota Balikpapan). Kegiatan yang dibuka Staf Ahli Wali Kota Balikpapan Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM, Ir Heria Prisni dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Drs.Elvin Junaidi, M.Si ini berlangsung di Selyca Mulia Hotel Samarinda, Rabu (25/7/2023).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber  Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Anytha Eva Maria, ST.,M.Si yang membawakan materi  Sosialisasi Aksi Perubahan Singa Sipit serta Arsiparis Provinsi Kaltim Dewi Susanti, SE, MM dan Risnawati, SE,MM yang menyampaikan materi Bimbingan Teknis tentang Kearsipan.
Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Anytha Eva Maria, ST.,M.Si dalam paparanya mengatakan, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
Anytha menuturkan, penyusutan arsip meliputi, a.Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;b.Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c.Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
Sementara untuk persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip, jelas Anytha, terdiri dari: a.pemusnahan asrip di lingkungan lembaga negara harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; b.Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapat persetujuan tertulis Kepala ANRI;
c.Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI;
d.Pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi negeri yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI;
e.Pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari Kepala ANRI;
f.Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur;
g.Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati/wali kota;
h.Pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi negeri yang memiliki retensi dibawah 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari rektor atau sebutan lain yang sejenis.
Mengenai ketentuan permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip, kata Anytha, berlaku secara mutatis mutandis bagi perusahaan atau perguruan tinggi swasta yang kegiatanya dibiayai dengan anggaran negara dan/atau bantuan dari luar negeri.
“Jadi mengenai pemusnahan arsip tanpa Jadwal Retensi Arsip (JRA) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI tanpa membedakan retensinya,” pungkas Anytha.(sb-01/adv/dpk-kaltim)      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *