by

Dewan Minta Alfamart, Alfamidi, dan Indomart Tak Berizin di Balikpapan Segera Ditutup

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Komisi II DPRD Balikpapan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) serta pelaku usaha swalayan di Kota Balikpapan, di ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan, pada Senin (19/4/2021).

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi II H Haris, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Mieke Henny, Sekretaris Komisi Aminuddin, anggota Nurhadi Saputra, Syukri Wahid, Muhammad Najib, Hj Kasmah dan Hj Suwarni.

Rapat  membahas sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kemitraan  dengan UMKM sesuai  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Arzaedi Rachman mengatakan, jumlah swalayan di Kota Balikpapan sebanyak 234 unit yang memiliki izin hanya 71 unit dan sisanya 163 unit  tidak memiliki izin namun tetap beroperasi sampai sekarang.

“Kami segera mengirimkan surat teguran kepada 163 swalayan yang tidak memiliki izin ini, sesuai Perda dan Perwali. Kami minta jangan ada kegiatan sebelum mengantongi izin,” kata Arzaedi, kepada awak media usai RDP, di halaman gedung parlemen Balikpapan, Senin (19/4/2021).

Untuk itu, Arzaedi meminta kepada swalayan yang tidak memiliki izin agar segera mengurusnya. “Kami minta swalayan yang tidak memiliki izin agar segera mengurus izinnya sebab sanksi bagi swalayan yang melanggar mulai dari sanksi administrasi hingga penutupan kegiatan operasional,” kata Arzaedi.

Menurutnya,  163 swalayan yang tidak memiliki izin tersebut terancam ditutup kegiatan operasionalnya diantaranya minimarket Alfamart, Alfamidi serta Indomart.

Komisi II DPRD Balikpapan merekomendasikan penutupan swalayan di Balikpapan yang tidak memiliki izin

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi lI DPRD Balikpapan, H Haris, menurutnya dari 234 swalayan di Kota Balikpapan hanya 71 yang memiliki izin dan 163 tidak memiliki izin namun telah beroperasi di Balikpapan.

“Jadi ada swalayan Alfamidi, Indomaret, Alfamart, yang tersebar di Balikpapan tidak memiliki izin tetapi sudah beroperasi bertahun-tahun di Balikpapan,” kata H Haris, kepada awak media usai RDP.

Menurut Haris, pihaknya telah mengantongi data swalayan yang tidak memiliki izin di Balikpapan namun tetap beroperasi. “Hari ini kami sampaikan semua datanya. Dalam satu-dua hari ini kami akan turunkan Satpol-PP untuk melakukan penutupan.  Kalau benar faktanya tidak memiliki izin maka kita akan naikkan ke pansus, kalau ada indikasi permainan kita akan larikan ke hukum. Bagi 163 swalayan yang tidak memiliki izin  harus segera ditutup,” pinta Haris.

Ia menilai, adanya 163 swalayan yang tidak memiliki izin terindikasi ada pembiaran dari instansi terkait yang menerbitkan perizinan. “Seharusnya kalau tidak punya izin langsung dilakukan penutupan. Jangan dibiarkan.  Pantas saja hampir semua jalan dipenuhi swalayan ternyata tidak ada izin. Jangan hanya PKL-PKL kecil saja yang di tertibkan oleh Satpol PP, ini perlakuan tidak adil dari pemerintah terhadap masyarakat,” kata Haris.

Anggota DPRD Dapil Balikpapan Kota ini menegaskan,  perlu ditelusuri jangan sampai ada permainan dengan bagian perizinan. “Satpol-PP juga jangan hanya covid saja yang diurusi. Kalau pemerintah kota tidak berani melakukan tindakan tegas, kami dari Komisi II akan lakukan sidak ke lapangan. Jika PKL tau seperti ini bisa ribut, karena ulah Pemkot yang tidak adil dan tidak tegas,” pungkasnya.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini