by

Dewan Minta Permasalahan PPDB Setiap Tahun Perlu Ditanggapi Serius

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com–DPRD Kota Balikpapan menanggapi serius permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri di Balikpapan setiap tahun. Terutama minimnya ketersediaan ruang kelas.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pihaknya selalu meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar persoalan ini segera diatasi.

“Meski memang itu aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, namun hal ini baginya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Sebab, jika Balikpapan dianggap siap menyambut PPDB harus sesuai dengan kemampuan ruang kelas sekolah yang ada,”katanya kepada awak media, Jum’at (25/6/2021).

Menurutnya, wajib hukumnya untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kemudahan bukan mempersulit, begitupun sebaliknya kepada orang tua murid yang berlomba-lomba untuk mencari sekolah favorit. Karena setiap orang tua pasti ingin anaknya sukses mendapatkan sekolah dan pelayanan yang lebih baik.

“Tetapi tolong juga anak-anak ini dididik, dibina dan diawasi pola pelajarannya. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada dunia pendidikan, sedangkan yang paling banyak menyita waktu sekarang anak-anak yang di rumah, jadi ini tugas orang tua untuk mendidik anaknya dan memberikan ekstrakurikuler,” kata Sabaruddin.

Selain itu, orang tua juga mengeluhkan tingginya harga tes narkoba sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah SMA/SMK sederajat yang harus memiliki surat bebas narkoba. Karena biaya sebelumnya hanya Rp 120 Ribu sekarang naik menjadi Rp 290 ribu.

Oleh karenanya, Sabaruddin berpendapat bahwa permasalahaan ini harus segera disesuaikan dengan wilayah dan kemampuan. Jika hal itu keputusannya dari pusat pemerintah kota melalui dinas berkirim surat bahwa banyak warga Balikpapan yang tidak mampu atau ada pengecualian khusus.

“Tetapi kalau yang tidak mampu ini tolong diberikan kelonggaran, mau makan aja setengah mati,” terangnya.

Masa durasi surat bebas narkoba juga menjadi perhatian, jika hanya jangka waktu 15 hari akan berakibat terjadinya kerumunan. Sabaruddin mengingatkan, BNN di Balikpapan agar tempat tes narkoba jangan disentralisasi hanya satu tempat, sedangkan anak anak didik yang akan datang membuat surat bebas narkoba jumlahnya pasti akan membludak.

“Ketika mereka berbondong-bondong apakah tidak melanggar protokol kesehatan, ini harus dibenahi. Bisa dibayangkan efektif 15 hari ketika serentak habis masa durasinya, akan timbul kerumunan sementara kita menghindari terjadi kerumanan,” ucapnya.

Dari catatan permasalahn yang ada, dirinya meminta agar pemerintah kota dapat mengevalusi hal ini segera mungkin. Karena dirinya sangat prihatin kepada masyarakat yang dibuat susah akibat banyaknya birokrasi dan regulasi yang ada.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini