DPRD Paser

Dewan Soroti Pembangunan Lamban hingga Penurunan Pendapatan Daerah dan Bankeu Provinsi

81
×

Dewan Soroti Pembangunan Lamban hingga Penurunan Pendapatan Daerah dan Bankeu Provinsi

Share this article
Rapat Paripurna DPRD Paser terkait penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Paser 2022 di ruang rapat Baling Seleloi DPRD Paser, pada Senin (26/6/2023).

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Paser Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Baling Seleloi, pada Senin (26/6/2023).

Sejumlah Fraksi DPRD Paser menyampaikan berbagai catatan. Seperti Fraksi Golkar melalui Sekretaris Fraksi Basri Mansyur menyoroti progres pencapaian pembangunan cukup lamban pada 2022. Sementara Fraksi Indonesia Raya Sejahtera memberikan catatan pajak daerah mengalami penurunan. Ia berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Paser dapat meningkatkan akselerasi pelaksanaan program pembangunan.
“Dengan meningkatkan akselerasi pelaksanaan program pembangunan tentunya dalam pelaksanaan memiliki waktu yang cukup untuk mencapai kualitas hasil yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Paser,” kata Basri.
Ia melanjutkan, catatan lainnya mengenai nilai bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim ke Pemkab Paser yang semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian, sebab Bumi Daya Taka masih memerlukan biaya pembangunan guna merealisasikan target-target. Salah satunya dengan komunikasi yang lebih intensif dan ada strategi tepat antara Pemkab Paser dan Pemprov Kaltim. Dengan harapan Bankeu dapat ditingkatkan lagi untuk masa akan datang.
“Paser pernah menjadi kabupaten perolehan Bankeu terbesar di Kaltim namun saat ini semakin menurun,” ujar Basri.
Anggota Fraksi Indonesia Raya Sejahtera, Sri Nordianti mengatakan, untuk pajak daerah pada 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 10,17 miliar dari realisasi 2021 atau sekitar 21,16 persen. Diharapkan Pemkab Paser dapat meningkatkan kinerja dalam hal penertiban dan pengawasan.
“Pemkab Paser diharapkan mampu meningkatkan lagi kinerja terhadap penarikan pajak, sehingga penerimaan dari sektor ini bisa lebih maksimal,” kata Sri Nordianti.
Adapun catatan lainnya kata Sri Nordianti yakni retribusi daerah, pada 2022 lalu terealisasi sebesar Rp 11,69 miliar atau 99 persen. Fraksi Indonesia Raya Sejahtera mengingatkan Pemkab agar tak puas, melainkan capaian itu dapat dijadikan pelecut untuk lebih ditingkatkan lagi.
“Dengan capaian ini kami berharap pemerintah daerah agar dapat meningkatkan target pendapatan daerah sektor retribusi daerah,” tegasnya.(sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *