DPRD Balikpapan

Dewan Soroti Penanganan Banjir di Balikpapan

54
×

Dewan Soroti Penanganan Banjir di Balikpapan

Share this article
Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang I/2023 terkait LKPj Wali Kota Balikpapan terhadap realisasi APBD 2022

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com–DPRD Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I/2023, terkait Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna Gedung Parlemen Balikpapan. Senin (17/4/2023).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari yang dihadiri Sekretaris Daerah Muhaimin, Sekretaris DPRD Arfiansyah, sejumlah anggota DPRD, Forkopimda serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan. Rapat paripurna ini sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Laporan ini akan ditelaah lagi sesuai atau tidak dengan apa yang disampaikan Wali Kota,” kata Wakil Ketua DPRD Subari usai rapat paripuna.
Terkait apa saja yang sudah dijalankan dari anggaran yang digelontorkan ini, Subari mengatakan bahwa Pemkot Balikpapan harus kembali membenahi masalah banjir. “Dinas PU hampir 91 persen terealisasi, tapi nyatanya banyak hal yang dikeluhan masyarakat itu yang perlu dikritisi anggota dewan,” katanya.
Untuk penanganan banjir yang bersifat multi years contract (MYC) sebesar Rp 136 miliar wajib dianggarkan setiap tahun sesuai visi misi Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan karena penyerapan anggaran harus sesuai dengan harapan masyarakat.
”Yang jelas anggaran sudah dikeluarkan, tapi tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan,” ucapnya. Terkait Silpa diangka Rp 600 miliiar, Subari mengatakan, hal ini menjadi perhatian serius Pemkot Balikpapan salah satunya di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan hanya terserap 31 persen.
“Rata-rata hampir capaiannya 80-90%, tapi silpanya sekitar 10-15% tentu ini harus menjadi perhatian serius. Apalagi di DPPR hanya 31% yang terserap, apalagi banyak masyarakat yang demo terkait tanah,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menjelaskan LKPj Wali Kota terkait pelaksanaan APBD 2022 sesuai dengan visi misi Wali Kota, dan capaian progress fisik keuangan, capaian masing-masing OPD, termasuk menyampaikan yang tidak terealisasi.
“Silpa Rp 600 miliar lebih ada yang tidak terserap, ada pelampauan pendapat, memang yang tidak terserap terkait pengadaan lahan,”pungkasnya.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *