DPRD Balikpapan

Dianggap Amburadul dan Sembarangan, Fraksi NasDem-PKB  Soroti  Kebijakan Mutasi yang Dilakukan Wali Kota

91
×

Dianggap Amburadul dan Sembarangan, Fraksi NasDem-PKB  Soroti  Kebijakan Mutasi yang Dilakukan Wali Kota

Share this article
Juru bicara Fraksi NasDem-PKB H. Kamaruddin yang membacakan LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (13/6/2023)

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Fraksi NasDem-PKB DPRD Balikpapan menyoroti kinerja Wali Kota Balikpapan dalam Rapat Paripurna  dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (13/6/2023).

Ketua Fraksi NasDem-PKB DPRD Balikpapan H. Kamaruddin mengatakan, sebagai wujud tanggungjawab moril kepada masyarakat Balikpapan yang memilih kami sebagai wakilnya di lembaga legislatif, ada beberapa hal yang kami soroti diantaranya mengenai  anggaran pengadaan dan pembagian rompi kuning, berkaitan dengan hukuman diskualifikasi 16 peserta kafilah Balikpapan dalam MTQ ke-44 Provinsi Kaltim.
“Kami sangat menyesalkan hal ini, sebab sangat memalukan dan mencoreng wajah LPTQ Balikpapan. Kemudian pengisian jabatan lurah seharusnya tidak boleh sembarangan, karena mempunyai peranan strategis dan pimpinan pemerintahan terdepan. Adalah aneh ada seorang staf perizinan ujug-ujug diangkat menjadi lurah. Bahkan ada guru, pengawas, staf Disdikbud juga ditetapkan sebagai lurah dan seklur. Padahal jumlah guru sangat terbatas sehingga jika dipindahkan ke tempat lain pasti sangat berpengaruh,” kata H Aco panggilan akrab H Kamaruddin.
Ia menuturkan, seharusnya guru  tidak gampang menyeberang ke jabatan struktural lain sebab akan menciptakan kecemburuan. “Umumnya pangkat mereka sudah tinggi karena sempat menikmati kebijakan kenaikan pangkat dua tahun sekali. Saudara Sekda, mantan Kadis Dikbud dan sekarang juga Ketua Baperjakat harusnya mengingatkan itu kepada Wali Kota,” ujarnya.
Selain itu, kata H Aco, juga mendengar ada jabatan Kabid di Disdibud, ujug-ujug diberikan kepada pejabat pindahan dari daerah lain karena ada kaitan kepentingan dengan Wali Kota. Begitu juga pengisian jabatan Camat Balikpapan Utara. Ia juga meminta Peraturan Direksi Perumda Tirta Manuntung, Perdir No 12 Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023 yang memungkinkan calon pegawai yang baru 3 bulan bekerja, sudah bisa diangkat. Karena dibuat untuk tujuan kroninya Wali Kota. Bahkan mereka yang merupakan titipan Wali Kota dan kroni langsung dikontrak koperasi. Sementara yang lain melalui pihak ketiga.
“Ini sangat menyakitkan bagi mereka yang belum diangkat dan sudah bekerja bertahun-tahun,” terangnya.
Fraksi Nasdem-PKB, tegas H Aco, sudah lama menengarai banyak kebijakan mutasi yang dilakukan Wali Kota Balikpapan melanggar aturan dan etika. Tidak sesuai prosedur dan bahkan tidak melewati rekomendasi Gubernur.
“Fraksi NasDem-PKB sudah curiga, kok Wali Kota memutasi Kadis Capil menjelang Pemilu. Biasanya itu tidak boleh, makanya SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kadis Capil juga harus seizin Mendagri. Sekarang terbukti mau tidak mau saudara Wali Kota melantik ulang dan mengembalikan Saudara Hasbullah Helmi menjadi Kadis Capil. Dan memindahkan Saudari Tirta Dewi, yang ternyata juga belum selesai asesmentnya menjadi Asisten III, sesuatu yang sangat memalukan dan amburadul,” sebut H Aco. Fraksi NasDem-PKB khawatir, hal ini akan  berimplikasi hukum terhadap keabsahan dari keputusan yang sudah dilakukan pejabat tersebut di tempat baru.
“Betapa teganya Wali Kota mempermainkan nasib para pejabatnya. Seharusnya para pejabat Pemkot harus berani bersuara menegakkan kebenaran. Lapor ke Mendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Lembaga Ombudsman serta melakukan gugatan ke PTUN. Untuk itu, Fraksi Nasdem – PKB mendukung pernyataan Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Mendagri dan KASN memberikan teguran dan tindakan tegas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemkot Balikpapan, dalam hal ini Wali Kota,” tegas anggota DPRD Dapil Balikpapan Barat ini.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *