BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan mulai membahas arah kebijakan anggaran dan penguatan regulasi daerah untuk tahun mendatang. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang I Tahun 2026/2027 yang digelar di gedung baru DPRD Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan tiga pembahasan strategis, yakni penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, serta pengumuman penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Alqadri, memimpin langsung jalannya rapat. Turut hadir Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Wakil Ketua I DPRD Yono Suherman, Wakil Ketua II Budiono, puluhan anggota dewan, serta sejumlah tamu undangan.
Alwi mengatakan, ketiga agenda tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan Kota Balikpapan. Terlebih, pembahasan APBD 2027 akan menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, rapat paripurna merupakan forum resmi DPRD untuk membahas berbagai kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap tahapan pembahasan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan rapat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Alwi berharap seluruh agenda dapat ditindaklanjuti secara optimal sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan.
Ia juga berharap pembahasan APBD 2027 dan Raperda Inovasi Daerah dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat inovasi pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan Kota Balikpapan.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(sb-02)
DPRD Balikpapan Bahas APBD 2027 dan Raperda Inovasi Daerah dalam Rapat Paripurna
