BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan mulai memperketat pengawasan peredaran minuman beralkohol (miras). Melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2000, sejumlah pola penjualan miras, mulai dari transaksi online, layanan antar (delivery service), hingga pembelian untuk dibawa pulang (take away), kini menjadi perhatian serius.
Pembahasan revisi regulasi tentang Larangan, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol tersebut kembali dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan.
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, dengan menghadirkan Kepala Dinas Perdagangan Haemusri Umar dan Kepala Dinas Kesehatan Alwiati beserta perwakilan OPD terkait.
Andi Arif menegaskan, revisi Perda Miras bukan bertujuan mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Fokus utamanya adalah memperkuat pengendalian peredaran minuman beralkohol agar pengawasan lebih efektif.
Salah satu poin krusial yang tengah dibahas adalah larangan penjualan miras melalui platform online, jasa pengantaran, serta sistem take away.
Menurutnya, perkembangan pola perdagangan digital harus diantisipasi agar tidak membuka celah distribusi minuman beralkohol yang sulit diawasi.
Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket. Pengaturan lokasi penjualan dinilai perlu diperjelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.
Revisi Perda tersebut juga akan mengatur klasifikasi minuman beralkohol golongan A, B, dan C, termasuk batas usia konsumen dan lokasi usaha yang diperbolehkan menjualnya.
Andi Arif berharap regulasi baru tetap mengedepankan kearifan lokal serta karakter Balikpapan sebagai Kota Beriman.
Melalui revisi Perda Nomor 16 Tahun 2000, DPRD berharap pengawasan peredaran miras semakin ketat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Catatan: Larangan penjualan online, delivery service, dan take away masih dalam tahap pembahasan, belum menjadi ketentuan yang resmi berlaku. (sb-02)
DPRD Balikpapan Kaji Larangan Penjualan Miras Online, Delivery Service dan Take Away
