by

DPRD Paser Gelar RDP Bahas Usulan Hibah Rumah Ibadah dalam Aplikasi SIPD

TANA PASER,suarabalikpapan.com-DPRD Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait, di ruang rapat Bapekat Gedung Parlemen Paser, Selasa(27/4/2021). RDP kali ini untuk menindak lanjuti pembahasan tidak tersedianya opsi pada kamus usulan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkait hibah rumah ibadah yang tercantum dalam anggaran 2022.

Ketua Komisi I Hendrawan Putra mengatakan, semua fraksi meminta usulan hibah dan bansos didalam usulan SIPD tersebut. Mengingat ketentuan SIPD melalaui urusan pemerintah bagian umum maka letak usulan kamus dalam SIPD ¬†dimasukkan di bagian urusan umum kesejahteraan rakyat (Kesra). “Alhamdulillah kegiatan pada hari ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa semua kegiatan yang telah masuk kedalam Bappeda Litbang, akan diminta bentuk fisik proposalnya diserahkan ke Kesra,” katanya.

Untuk calon penerima hibah di tahun 2021 ia menyatakan tinggal menunggu Peraturan Bupati (Perbup) karena gugur secara otomatis dengan keluarnya Permendagri Nomor 77/2020 untuk tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 itu direncanakan melalui SIPD yang sudah disampaikan oleh beberapa stake holder yang ada. Dimana calon penerima hibahya membuat akun sendiri yang akan difasilitasi oleh bagian Kesra.

“Jangan khawatir untuk penginputan akan  dibantu melalui Kesra dengan membuat akun sendiri mulai dari user name. Sedangkan untuk usulan yang tertunda di tahun sebelumnya melalaui pokok pikiran DPRD, mesti memperbaharui proposal yang telah disampaikan,” ucapnya

Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser Basri mengatakan, berkaitan dana hibah secara keseluruhan merupakan permasalahan kita bersama karena secara langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti pembangunan masjid, langgar, alat-alat kesenian seperti habsi, dan bantuan taman kanak-kanak swasta dengan yayasan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bukan dalam bentuk uang atau yayasan yang mengelola dananya.

“Karena TK SD SMP menjadi kewenangan daerah seperti alat kesenian budaya lewat dinas. Tinggal kita menunggu Perbub baru sesuai dengan Permendagri 77 secara otomatis Perbub yang lama gugur,” akunya.

Saat ini pihaknya masih menunggu draf Perbup, untuk penginputan kegiatan hibah di 2022. Namun untuk 2021 pihaknya masih menunggu Perbub kemudian baru bisa dilaksanakan. Pada intinya untuk tahun 2021 penginputan hibahnya sudah ada proposalnya dan ada pengajuan yang sudah diverifikasi. “Misalnya pendidikan melalui Disdikbud kalau musala melalui¬† Cipta Karya,” pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini