Jaringan Telekomunikasi Tidak Maksimal dan Rawan Peredaran Narkoba, Warga Perbatasan Kalsel-Kaltim Perlu Perhatian Khusus

TANA PASER,suarabalikpapan.com–Ketua Komisi II DPRD Paser, Sukran Amin, mendesak Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Kalsel-Kaltim, seperti di Komam dan Batu Licin, serta perbatasan Paser-PPU di Kecamatan Long Kali. Daerah tersebut kerap dijadikan sarang tindak pidana, seperti peredaran narkoba dan pencurian kendaraan bermotor.
Sukran menyampaikan, “Kami dari DPRD Paser menginginkan perhatian khusus dari Pemkab Paser untuk masyarakat di perbatasan, termasuk penguatan pihak kepolisian dan Satpol PP. Kami juga mengusulkan perlunya penanganan Kampung rawan narkoba,” katanya, Rabu (16/10/2024)
Ia menegaskan bahwa di perbatasan Kaltim-Kalsel, keberadaan pos polisi sangat minim, sehingga menambah kerawanan terhadap tindak kriminal. Selain itu, kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut juga perlu menjadi prioritas dalam program Pemkab Paser, meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Kami berharap pelayanan masyarakat di perbatasan dapat didekatkan, sehingga mereka tidak perlu pergi jauh ke Pusat Pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan yang memadai,” ujarnya.
Dalam lima tahun ke depan, DPRD Paser berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kurang tersentuh oleh pembangunan dan pelayanan. Sukran menegaskan pentingnya memastikan bahwa daerah perbatasan tidak tertinggal dalam hal pelayanan dan kesejahteraan.
Ia juga menyoroti masalah jaringan sinyal telekomunikasi yang sering kali tidak ada di beberapa titik di daerah tersebut.
“Kami dari DPRD Paser akan mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian dan prioritas pelayanan di daerah perbatasan,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Paser berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas berbagai permasalahan di wilayah perbatasan. Sebelumnya, Komisi II DPRD Paser telah menyusun draf untuk pembahasan dengan OPD terkait, yang mencakup isu pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami sudah melakukan pembahasan di Komisi II mengenai pelayanan kepada masyarakat, dan berharap dapat segera memanggil OPD terkait,” tambahnya.(sb-06)