BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com- DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kota Balikpapan 2021, di Gedung Parlemen Balikpapan, pada Selasa (5/7/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdulloh didampingi Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle dan Subari dan Pejabat Sekda Muhaimin dan 35 anggota DPRD. Juru bicara Fraksi Golkar include Hanura Alwi Al Qadri meminta kepada Pemkot Balikpapan agar terus melakukan inventarisasi aset daerah, sehingga tidak terjadi konflik di lapangan dengan masyarakat. Sedangkan juru bicara Frak PDI Perjuangan Pantun Gultom meminta Pemkot agar segera melakukan kajian alih fungsi aset-aset daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna meningkatkan PAD.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra H Danang Eko meminta Pemkot agar segera mengalih fungsikan aset Gedung Parkir Klandasan (GPK) kepada pihak ketiga sehingga dapat meningkatkan PAD. Begitu juga dengan juru bicara Fraksi PKS Hasanuddin yang mendorong pemkot agar segera menyelesaikan beberapa persoalan aset daerah.
Juru bicara Fraksi Demokrat Sri Hana meminta kepada Pemkot tentang pelaksanaan lelang proyek agar benar-benar sesuai dengan aturan sehingga tidak ditunda-tunda. Sementara juru bicara Fraksi Gabungan PPP-Perindo Nurhadi Saputra mendorong OPD terkait agar meningkatkan pajak dan retribusi daerah agar target PAD 2022 sebesar Rp850 miliar bisa tercapai.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi NasDem-PKB Parlindungan Sihotang, dirinya mendorong Pemkot untuk memberikan bantuan kepada sekolah swasta agar bisa bersaing dengan sekolah negeri. Ia juga menyoroti lemahnya serapan anggaran 2021 yang berdampak pada tingginya Silpa sebesar Rp556,77 miliar.
Sementara itu, Pj Sekda Muhaimin mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD serta peran masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan di Kota Balikpapan.(sb-03).
