by

Pansus I Raperda DPRD Paser Konsultasi ke Dirjen Perkebunan  Soal  Raperda Action Plan Pembangunan Perkebunan

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Untuk mendapatkan referensi rancangan peraturan daerah (Raperda) action plan pembangunan perkebunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Paser. Panitia Khusus (Pansus) Raperda I DPRD Paser melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Direktorat Jendral Perkebunan DKI Jakarta belum lama ini.

Dalam kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus Raperda I, Hendrawan Putra didampingi Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi beserta anggota Pansus I yakni Indra Pardian, Rahmadi, Sutarno, Muhammad saleh, Arlina, Hamransyah, dan Ahmad Rafi’I diterima langsung  Sub Koordinator Hukum dan Humas Togu Rudianto Saragih SH,MH  beserta jajaran Staf Direktorat Jenderal Perkebunan DKI Jakarta di ruang rapat lantai III kantor Direktorat Jenderal Perkebunan.

Hendrawan Putra mengatakan. saat ini Kabupaten Paser sedang menyusun raperda action plan pembangunan perkebunan, ia menilai bahwa data pembangunan perkebunan merupakan salah satu faktor penting dalam  penyusunan perda yang dimaksud.

“Waktu kunjungan kerja kami belum lama ini kami minta saran dan dukungan, berupa data pembangunan kawasan perkebunan dari dirjen perkebunan untuk penyusunan perda ini,” kata Hendrawan kepada media ini, Kamis (17/2/2022).

Dijelaskannya, dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan perkebunan, berbasis korporasi petani, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Master Plan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani. Diharapkan dengan adanya dokumen tersebut dapat memberikan arah bagi perencanaan kawasan perkebunan yang selaras dengan kebijakan nasional serta provinsi. Dalam bentuk program pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani secara terarah, terpadu, terukur dengan didukung sarana dan prasarana yang diperlukan.

“Kelembagaan ekonomi yang dimaksud merupakan kelembagaan ekonomi perkebunan sebagai pendorong ekonomi wilayah yang berbadan hukum dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Pansus I yang merupakan Ketua Bapemperda DPRD Paser Hamransyah menambahkan, dengan di buatnya raperda ini merupakan sebagai landasan hukum serta  pengimplementasian action plan perkebunan di  Paser. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat meningkatkan peran sektor pertanian dan memberikan manfaat yang optimal dalam pembangunan daerah.

“Penyusunan Raperda harus benar-benar menjadi roh para pelaku pertanian yang ada di lingkungan kawasan perkebunan di Paser dan semoga dalam implementasi perda ini nantinya dapat meningkatkan sektor pertanian dan bermanfaat dalam pembangunan daerah,” katanya.

Menurutnya peran serta pemerintah daerah melalui OPD terkait, sangat menentukan keberhasilan penerapan pembangunan pertanian di kawasan perkebunan, dengan penguatan kelembagaan tani kemitraan. Serta mengawal peningkatan kualitas, kuantitas dan jenis komoditi pertanian yang berpotensi ekspor. Hal ini merupakan strategi kebijakan pembangunan dalam Pengembangan kawasan perkebunan. “Perlu adanya komitmen penuh dari perangkat daerah yang terlibat dalam pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani untuk keberhasilannya,” ujarnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita terkini