by

Pansus II Bahas Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan OPD terkait, membahas raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan di ruang Penyumbolum Sekretariat DPRD Paser, Selasa(8/5/2021). “Kami berharap raperda ini bisa segera diparipurnakan sebab raperda ini sangat penting untuk kesejahteraan para nelayan dan petambak di Kabupaten Paser,” Ketua Pansus II Dian Yuniarti

Anggota pansus II Hendrawan Putra mengatakan, RDP kali ini merupakan lanjutan dari RDP sebelumnya, ia pun meminta kepada dinas terkait untuk memberikan beberapa masukan kepada terkait raperda tersebut. “Masukan dari OPD terkait kata kecil dan nelayan buruh dihilangkan saja berdasarkan Kepmen KKP Nomor 14 Tahun 2012 tentang kelembagaan pelaku usaha perikanan, kelas KUB hanya terbagi atas kelas pemula, madya dan utama tidak ada KUB kecil dan besar,” ujarnya.

Selanjutnya tentang perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan diantaranya sarana yaitu keramba jaring apung sesuai kewenangan kabupaten pada budidaya air tawar. Pemberian jaminan kepastian usaha yang mana harus diciptakannya kondisi yang menghasilkan diganti dengan komoditas perikanan. “Mengingat produk Perikanan tidak hanya ikan tetapi juga ada rumput laut khususnya tambak dan yang terakhir dalam poin fasilitasi jaminan resiko tidak hanya penangkapan ikan namun ditambahkan pembudidaya ikan yang mana bisa ditambahkan Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) kepada nelayan kecil,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya masukan dari beberapa OPD terkait raperda ini ketika telah disahkan menjadi perda dapat berjalan dengan semestinya dan dapat menjamin perlindungan atau dasar hukum para nelayan dan petambak di di Kabupaten Paser. “Harapan kami para nelayan dan petambak mendapat perlindungan hukum dan jaminan asuransi yang layak kita ketahui bersama banyak para nelayan dan petambak mengeluhkan dengan tidak ada perlindungan hukum bagi mereka,” harapnya.

Sementara itu, anggota Pansus II Budi Santoso mengatakan, raperda ini merupakan raperda inisiatif DPRD Paser untuk para nelayan dan petambak yang berada di kabupaten paser. Ia pun menegaskan jangan sampai Perda yang disahkan nantinya ini tidak menjadi solusi untuk masyarakat. “Kami disini mencoba menuangkan dalam raperda untuk dibahas dan di kupas pasal per pasal apakah perlu masuk apa ditambahi sehingga menjadi final untuk disahkannya raperda ini nantinya,” kata Budi.

Ia melanjutkan pada prinsipnya raperda ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka mempunyai payung hukum yang kuat dan juga bertujuan untuk menyempurnakan raperda sebelumnya. “Insyaallah tahun ini juga kita upayakan bisa paripurnakan karena ini untuk menjamin para nelayan dan petambak kita di Kabupaten Paser,” pungkasnya.(sb-06).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini