DPRD Paser

Pansus III DPRD Paser Kunker ke Disperindagkop-UKM Kaltim

65
×

Pansus III DPRD Paser Kunker ke Disperindagkop-UKM Kaltim

Share this article
Pansus III DPRD Kabupaten Paser saat melakukan Kunker ke Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltim guna mengumpulkan informasi dan masukan terkait pembuatan Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Paser.

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Guna mengumpulkan informasi dan masukan terkait pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Paser, Pansus Raperda III DPRD Paser melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) Provinsi Kaltim, baru-baru ini.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus H Lamaludin didampingi Wakil Ketua DPRD  H Abdullah bersama anggota Aji Muhamad Jarnawi, M.Ramli S Bakti, Yairus Pawe serta Umar.
Rombongan disambut Kepala Disperindagkop UKM Privinsi Kaltim, Muhammad Sa’duddin, Kasubbid Pengawas Koperasi Hambali dan Kasubbid Analisis Perdagangan Feiny Deliana.
Wakil Ketua DPRD Paser H Abdullah mengatakan, tujuan kunker kali ini untuk menggali informasi dan saling bertukar referensi guna menyelesaikan raperda sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab sebelumnya ada keluhan pedagang tentang penetapan lokasi atau zonasi apakah harus ada surat izin. “Oleh kerena itu kami melakukan kunjungan tersebut untuk mendapatkan informasi dan refernsi,” kata H Abdullah, Jumat (24/4/2023).
Ia melanjutkan, dari hasil kunjungan tersebut pihaknya mendapat informasi bahwa setiap pelaku usaha yang menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik pemerintah, harus dimasukan dalam zonasi yang telah diatur.
“Jadi para PKL harus dimasukan dalam zonasi agar disitulah tempat untuk jual beli atau berdagang yang sudah di tentukan agar kota tidak semrawut,” jelasnya.
Jadi untuk menanggulangi itu kata H. Abdullah perlu ada nya perda yang menata PKL agar menjadi rapi. “PKL itu adalah aset yang bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk kemajuan suatu daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansus III DPRD Paser H Lamaludin mengatakan perda ini mengatur zonasi untuk para pedagang guna ketertiban tata kota dan mengenai izin usaha (NIB) yang harus dimiliki para pedagang.
“Kepemilikan NIB ini agar pedagang memiliki legalitas usaha dan memudahkan mereka bisa menerima bantuan usaha, dan diharapkan dengan raperda ini, perekonomian UMKM,  PKL serta masyarakat dapat meningkat pendapatannya,”pungkasnya.(sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *