by

Pembahasan KUA-PPAS, Plafon APBD Balikpapan 2022 Diperkirakan Rp2,1 Triliun

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Setelah proses pembahasan yang cukup alot antara pihak legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan dan eksekutif yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Balikpapan, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 mencapai final.

APBD 2022 disepakati melalui sidang paripurna ke-30 DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (27/8). Nilainya berkisar Rp 2,1 triliun. Ini sesuai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk plafon APBD tahun 2022.

“Kalau KUA-PPAS yang tadi kami bahas terkait kebijakan umum anggaran sementara dan belum termasuk DAK, Bankeu (Bantuan Keuangan) dan bantuan lain-lain untuk menjadi APBD sekitar kurang lebih Rp 2,1 triliun,” ujar Ketua Banggar DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh.

Kemudian, di dalam KUA-PPAS juga memuat pekerjaan tahun jamak atau biasa disebut proyek multi years seiring sepakatnya Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan untuk pekerjaan tahun jamak yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

“Jadi kesepakatan ini antara lain adalah melakukan pekerjaan multi years atau tahun jamak untuk DAS Sungai Ampal terkait infrastruktur penanganan banjir, karena masuk dalam visi misi Wali Kota Balikpapan, anggarannya sebesar Rp 150 miliar. Kemudian untuk rumah sakit yang nantinya akan ditahun jamakan juga, karena tidak mampu dibiayain sekaligus maka akan di-multi years-kan sebesar Rp 162 miliar,” terang Abdulloh kepada wartawan usai rapat paripurna.

Selain Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dan pembangunan sekaligus peningkatan status RSIA Sayang Ibu di Balikpapan Barat menjadi RSUD Tipe C, juga ada kegiatan di sektor pendidikan yang bersifat mulit years pelaksanaannya sampai 2023. “Yaitu pembangunan SMP baru di Balikpapan Barat, bertahap ya. Kemudian sekolah terpadu di Balikpapan Selatan serta di Balikpapan Utara,” terang Ketua DPRD Balikpapan ini.

Selain itu, disepakati pula program BPJS Kesehatan kelas III mandiri non penerima upah yang diberikan secara gratis. Abdulloh menyebut, masyarakat sudah bisa menikmati nantinya mulai dari bulan September sampai dengan Desember 2021 dan dilanjutkan lagi di bulan Januari 2022 seterusnya selama masa jabatan Wali Kota Rahmad Masud.

“Itulah komitmen wali kota kepada masyarakat dan semoga masyarakat bisa men-support semua program-program pemerintah kota. Khususnya wali kota yang kita pahami sangat konsen sekali untuk mensejaterakan rakyatnya,” tandasnya.

Diakuinya, tidak semua pihak puas atas program-program tersebut. “Tidak memuaskan semua pihak itu pasti, tetapi minimal ada progres atau tahapan-tahapan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Balikpapan,” kata Abdulloh.

Terkait penanganan pandemi covid-19, tetap akan disiapkan. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memang harus disediakan sejak awal agar tidak merepotkan postur APBD seperti tahun sebelumnya apabila nanti pandemi belum tuntas penanganannya atau bencana lain yang tidak bisa diperkirakan. Untuk penangan covid dan bencana lain-lain akan disiapkan anggaran khusus di Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2022 sebesar Rp 63 miliar.

Kendati KUA-PPAS APBD 2020 sudah disepakati bukan tidak mungkin bisa berubah. “APBD itu bukan barang mati dan bukan barang yang tidak bisa di otak-atik, selama ada perintah dari pemerintah pusat dan untuk kebutuhan daerah kenapa tidak. Jadi hanya Alquran dan Hadist saja yang tidak bisa diubah,” seloroh, Abdulloh.

Tidak dipungkuri pula, kemampuan anggaran Balikpapan juga bergantung dengan keuangan provinsi. Seperti dana bagi hasil provinsi, bantuan keuangan provinsi. “Ya semoga saja, mudah-mudahan tidak berdampak ke sana (keuangan daerah), karena itu merupakan pendapatan daerah yang harus dialokasikan untuk kegiatan di Balikpapan,” pungkas Abdulloh.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini