KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pemkab Kukar Genjot Penguatan SPIP Terintegrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

82
×

Pemkab Kukar Genjot Penguatan SPIP Terintegrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Share this article
Pemkab Kukar memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pendampingan pengisian SPIP Terintegrasi 2025.

TENGGARONG,suarabalikpapan.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan menggelar Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian SPIP Terintegrasi 2025, yang dilaksanakan mulai Kamis, (29/5/2025), di Ruang Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 56 perangkat daerah yang mencakup OPD, kecamatan, serta kelurahan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok.
Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh OPD dalam pengisian SPIP.
“SPIP bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan kualitas pengelolaan pemerintahan. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri karena penilaian SPIP bersifat terintegrasi antar OPD,” ujar Ahyani.
Kegiatan ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra teknis. Para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari tim ahli BPKP dalam menyusun 21 dokumen kerja yang menjadi komponen penilaian SPIP.
Target Nilai SPIP dan Budaya Kerja Sadar Risiko
Ahyani menyebutkan bahwa tahun lalu Kukar belum berhasil mencapai nilai 3 dalam evaluasi SPIP. Oleh karena itu, tahun ini dijadikan momentum perbaikan secara menyeluruh.
“Target minimal tahun ini adalah nilai 3. Tapi lebih dari itu, kita ingin membangun budaya kerja yang sistematis dan sadar risiko,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja. Risiko tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga mencakup aspek pelayanan, efektivitas proses, hingga potensi kesalahan operasional.
Untuk menghindari ketergantungan pada satu orang, tiap OPD diminta mengirimkan 3 hingga 5 peserta. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak pegawai memahami alur pengisian SPIP secara menyeluruh dan mampu bekerja secara kolektif.
Hari pertama kegiatan difokuskan pada OPD yang berada di bawah koordinasi Asisten I. Kelompok lain dijadwalkan mengikuti pelatihan pada hari kedua dan ketiga.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta. Seluruh perangkat daerah hadir dan aktif dalam sesi diskusi serta bimbingan teknis.
Di akhir acara, Ahyani juga menginformasikan bahwa penilaian lomba kelurahan tahun ini akan dijadwalkan setelah rangkaian kegiatan SPIP selesai.
“Kita fokus dulu pada penguatan SPIP. Setelah itu, baru kita susun jadwal lomba kelurahan,” pungkasnya.(adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *