BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.
Menurut Yono, kebijakan pemotongan sejumlah komponen TKD seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), dapat memicu perlambatan pembangunan di Balikpapan, khususnya dalam sektor infrastruktur.
“Memang saat ini dampaknya belum terlalu terasa, namun kita perlu mengantisipasi agar tidak terjadi hambatan serius dalam proses pembangunan, terutama dalam 3 bulan ke depan atau awal 2026,” ujar Yono Suherman, Jumat (10/10/2025).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan bahwa berkurangnya dana transfer pusat akan menghambat sejumlah program pembangunan yang berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja tentu akan terdampak. Ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah,” tambahnya.
Meski begitu, Yono tetap optimistis bahwa kondisi ekonomi Balikpapan bisa terus terjaga jika pengelolaan anggaran dilakukan secara maksimal.
“Sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk menyerap anggaran secara optimal. Kita tetap berharap proyek-proyek besar ke depan bisa didanai langsung oleh pusat,” ujarnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Balikpapan Selatan, Yono mengajak semua pihak agar tetap menjaga optimisme dan berkolaborasi dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, meskipun dalam situasi keterbatasan anggaran.
Pemotongan Transfer Keuangan Daerah oleh pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Langkah antisipatif dan pengelolaan anggaran yang cermat sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.(sb-03)
Pemotongan Dana Transfer Daerah Dinilai Akan Berdampak Serius pada Ekonomi Balikpapan
