by

Percepatan Penanganan Covid-19, Gubernur Isran Gelar Rakor dengan Pangdam, Kapolda, dan Forkopimda Se-Kaltim

SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor melakukan rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Herry Rudolf, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi Balikpapan, serta bersama Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Kamis (4/1/2021).

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor menyampaikan arahan dan beberapa hal terkait situasi pandemi dan percepatan penanganan Covid-19 Kalimantan Timur.

“Dengan terus meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Kalimantan Timur, untuk itu kita perlu mengevaluasi, bagaimana Pemerintah Daerah bersama Forkopimda bertukar saran dan masukan tentang penanganan Covid-19 dan juga penerapan protokol Kesehatan,” ujarnya.

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto menjelaskan, demi menekan tingkat penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, maka harus dilakukan gerakan pendisiplinan protokol kesehatan.

“Pendisiplinan protokol kesehatan harus di jalankan secara intens dan sekala yang lebih luas sampai ke tingkat desa-desa, yang nantinya akan di dukung oleh Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Membatasi aktifitas diluar rumah),” Kata Pangdam VI/Mulawarman menjelaskan.

“Pembatasan kegiatan pada hari libur baiknya juga harus diterapkan, demi mengurangi mobilitas masyarakat yang akan berdampak pada turunnya kasus Covid-19. Sebagai salah satu upaya, agar sebaiknya kita menerapkan gerakan Kaltim Steril”, ujarnya menyarankan.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Herry Rudolf menyampaikan dukungannya atas apa yang sudah disampaikan oleh Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto terkait pendisiplinan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M sampai ke tingkat RW/RT dan desa-desa.

“Dengan menjalankan operasi yutisi yang harus diperkuat oleh peraturan dengan payung hukum yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat akan protokol Kesehatan,” ungkapnya.(rls/sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini