Diskominfo Kaltim

Rakorda DKP3A Kaltim, Bahas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital

2903
×

Rakorda DKP3A Kaltim, Bahas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital

Share this article
Kepala Dinas KP3A Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK RI Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum berfoto bersama di sela-sela Rakorda DKP3A Kaltim di Swiss Bell Hotel Balikpapan, pada Kamis (20/6/2024)

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Swiss Bell Hotel Balikpapan, pada Kamis (20/6/2024) dengan tema “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Ranah dalam Jaringan (Daring)”
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas KP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK RI Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pusat terkait perlindungan anak di era digital.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, mengungkapkan angka kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual yang terus meningkat. “Saat ini kami sedang menyiapkan e-Perpres terkait peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Ini penting agar kebijakan daerah bisa menindaklanjuti dengan regulasi dan program yang efektif,” ujar Woro.
Salah satu strategi untuk mengurangi kekerasan terhadap anak adalah dengan memperkuat kapasitas anak. “Anak-anak harus memiliki daya tahan untuk menghindari situasi yang berpotensi kekerasan. Penguatan kapasitas ini krusial dalam upaya pencegahan,” tambahnya.
Regulasi dan kebijakan yang kuat juga diperlukan untuk mendukung implementasi di lapangan. Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan kekerasan terhadap anak.
“Kita harus memperkuat lingkungan keluarga, pendidikan, dan kesehatan anak untuk menciptakan lingkungan yang aman,” tegas Woro.
Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kaltim dari tahun 2022 hingga 2023. Meski demikian, peningkatan ini juga bisa mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan.
“Data yang kita miliki adalah data laporan, jadi peningkatan bisa berarti dua hal yakni kasus kekerasan yang memang meningkat atau kesadaran masyarakat yang lebih tinggi,” jelas Woro.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit yang dapat dibawa ke tingkat nasional. “Kami berharap dari hasil rakor ini, kita bisa menyiapkan kebijakan yang lebih efektif dan berlaku secara nasional,” tutup Woro.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *