BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani, menggelar kegiatan reses di RT 17 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Rabu (22/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di halaman rumah warga itu menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan air bersih, pendidikan, hingga perizinan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Reses ini dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Balikpapan Cokorda Ratih Kusuma, perwakilan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, serta Sekretaris Camat Balikpapan Timur. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat juga turut hadir.
Dalam sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai keluhan.
Salah satunya datang dari Ibu Wahyu, pelaku UMKM yang mengaku kesulitan mengurus label halal dan izin PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga).
“Saya pelaku bisnis online, tapi di sini sulit mengurus label halal dan PIRT. Apakah ada kebijakan dari Ibu Dewan untuk mempermudah hal ini ke depan?” ujarnya.
Keluhan lain disampaikan Aisyah, warga setempat yang menyoroti sulitnya sambungan air PDAM.
“Saya sudah tiga kali ajukan pemasangan, tapi ditolak karena pipa induk belum tersedia. Kami malah diminta biaya Rp11 juta, padahal hanya dua rumah di sana,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Suriani menegaskan bahwa kegiatan reses bertujuan untuk mendengar langsung suara masyarakat.
“Aspirasi warga, khususnya RT 17 dan sekitarnya, akan kami tampung. Insya Allah nanti kami perjuangkan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD,” ujar politisi Fraksi Golkar ini.
Terkait persoalan PDAM, Suriani mengakui biaya pemasangan pipa induk memang tinggi.
“Kalau wilayahnya padat penduduk mungkin bisa ditangani bersama. Tapi kalau hanya dua rumah, memang cukup berat. Kita coba perjuangkan agar bisa masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” jelasnya.
Untuk sektor UMKM, Suriani menyarankan agar warga berkoordinasi langsung dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Ia menyebut pemerintah memiliki sejumlah program pembinaan, termasuk fasilitasi perizinan dan sertifikasi produk.
“Masalah label halal dan PIRT bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait. Kami akan dorong agar pelaku UMKM lebih mudah mengaksesnya,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, warga juga menyoroti isu pendidikan, terutama terkait Program Indonesia Pintar (PIP). Suriani menyatakan akan memperjuangkan agar siswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan pendidikan tersebut.
Dari sisi pariwisata, Suriani berharap kawasan wisata di Balikpapan Timur bisa dikembangkan secara lebih tertata.
“Kita ingin tenan-tenan UMKM di kawasan wisata tertata rapi dan seragam agar menarik pengunjung. Kalau PAD meningkat, tentu berdampak positif bagi kota,” katanya.
Suriani juga menyebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan saat ini berada di kisaran Rp1,5 triliun. Ia optimistis dengan optimalisasi sektor pariwisata dan UMKM, angka tersebut dapat meningkat menjadi Rp1,7 hingga Rp2 triliun.
“Kalau sektor potensial digarap maksimal, PAD bisa naik signifikan. Ini jadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” tutup Suriani.(sb-02)
Reses Suriani di Balikpapan Timur: Warga Usulkan Soal PDAM, UMKM, dan Pendidikan
