by

Retribusi Parkir di Paser Dikelola Pihak Ketiga, Melalui Proses Lelang

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Pemerintah Kabupaten Paser bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola retribusi parkir pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Paser. Pihak ketiga tersebut yakni Dewan Pengurus Pusat Tameng Adat Kalimantan dan Koperasi Serba Usaha Karya Putra.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Inayatullah, mengatakan, untuk Kerjasama dengan pihak ketiga imi telah berakhir Desember 2020 dan untuk tahun 2021 sedang dibahas mekanisme pengelolaan parkir yang baru dan saat ini sedang dalam tahap proses lelang. ¬†“Mudah-mudahan secepatnya proses lelang tuntas sehingga pengelolaan parkir bisa dilanjutkan kembali,” ujar Inayatullah, di ruangan kerjanya, Senin (3/5/2021).

Ia menjelaskan, sebanyak titik di Kabupaten Paser yang ditarik retribusi parkir, meliputi Jalan Pangeran Menteri, Jalan R Suprapto, Jalan RA Kartini, Jalan Yos Sudarso (Siring Sungai Kandilo), Taman Putri Petung, Jalan Jenderal Sudirman (Wisata Belanja), Gentung Temiang, Lapangan Prajurit, serta areal Lapangan Garuda dan arena promosi.

“Sampai saat ini belum dilaksanakan. Masih proses evaluasi. Mengingat ada surat-surat masukan permohonan dari beberapa pedagang. Untuk tidak dilakukan penarikan retribusi parkir,” ungkapnya.

Retribusi parkir di Kabupaten Paser dikelola pihak ketiga melalui proses lelang

Menurutnya, penarikan retribusi parkair ini diatur melalui Perda Kabupaten Paser Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 551/KEP-376/2016 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan di wilayah Kabupaten Paser. Untuk Jalan Yos Sudarso atau Siring Sungai Kandilo diberlakukan pungutan retribusi parkir kendaraan.

“Tapi, kami tak semata memperhatikan hal tersebut. Karena ada Perda yang kami laksanakan. Cuma paling tidak akan memperhatikan kondisi saat ini. Apalagi saat Ramadan dan kondisi pandemi Covid-19. Ya mudah-mudahan secepatnya proses lelang,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sempat tidak diterapkan selama 9 tahun dan baru diterapkan kembali pada tahun 2020. Menurut pihak Dishub penerapan perda tersebut sempat terhenti cukup lama karena infrastruktur dan SDM belum siap.(adv/sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini