by

Unlam Sosialisasi Program Studi Profesi Insinyur di Uniba, Rusdi : Setiap Jabatan dan Pekerjaan Keinsinyuran Wajib Kantongi Sertifikat Insinyur

-Uncategorized-24 views

Balikpapan (SB)-Ketua Program Studi Profesi Insinyur, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Prof Dr Ir H Rusdi HA MSc IPU dan Structural Engineer Ir Darmansyah Tjitradi ST MT IPM ASEAN Eng, melakukan sosialisasi tentang Program Studi Profesi Insinyur, kepada ratusan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Balikpapan (Uniba), di ruang conference room, Kampus Uniba Jalan Pupuk Raya, Sabtu (3/11/2018)
“Tujuan sosialisasi ini untuk menjelaskan bahwa Undang-Undang Keinsinyuran RI sudah ada. Jadi tinggal menunggu penerbitan peraturan pemerintah (PP),” kata H Rusdi H, seusai melakukan sosialisasi.
Menurutnya, dengan adanya UU Keinsiyuran ini maka setiap jabatan maupun pekerjaan terkait keinsinyuran harus mengantongi sertifikat keinsinyuran setelah melakukan kuliah selama 2 semester pada program studi profesi insinyur untuk memperoleh 24 SKS (satuan kredit semester).
” Pendidikan profesi insinyur merupakan kelanjutan dari pendidikan strata-1 (S1), dimana lulusannya diharapkan memiliki kemampuan akademik, seperti berpikir kritikal (analitik dan sintetik) dan kreatif. Program ini dapat ditempuh dalam jangka waktu 2 semester dengan beban 24 sks. Kegiatan akademik yang akan dijalani oleh mahasiswa terdiri dari perkuliahan, tutorial, seminar, diskusi, studi kasus dan praktek keinsinyuran yang dilakukan di industri (magang),” kata Rusdi.
Lulusan program ini akan mendapatkan gelar Insinyur (Ir) Sedangkan bagi yang sudah memiliki portofolio di bidang keinsinyuran dan sertifikasi kompetensi, dapat dilakukan pengakuan kredit (sks) dengan jumlah sks tertentu mengikuti syarat dan ketentuan akademik universitas.
“Adapun persyaratan peserta adalah telah lulus pendidikan akademik sarjana bidang teknik, memiliki pengalaman kerja dan praktik keinsinyuran sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan memenuhi semua persyaratan,” ujar Rusdi.
Program ini didukung oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang telah menjadi anggota organisasi keinsinyuran tingkat dunia seperti World Federation of Engineering Organizations dan ASEAN Federation of Engineering Organizations.
Ia menuturkan, salah satu latar belakang pelaksanaan program studi ini adalah mandat Kemenristekdikti kepada 40 perguruan tinggi baik negeri dan swasta, untuk membuka program profesi insinyur.
“Mandat ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjawab tantangan di masa depan akan kebutuhan tenaga Insinyur profesional,” terangnya.
Menurut data Kemenristekdikti pada tahun  2017, jumlah Insinyur di Indonesia saat ini 750 ribu, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 9.000 saja yang termasuk Insinyur profesional  atau memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan, dalam menghadapi era industrialisasi global dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintahan saat ini terus menggenjot pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan akan tenaga Insinyur profesional menjadi semakin genting.
“Program pendidikan profesi insinyur ini bertujuan untuk ikut membangun kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan regional dan global di masa yang akan datang,” kata Rusdi.
Hal senada diungkapkan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Uniba Ir Rahmat ST MT, menurutnya tujuan sosialisasi ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di Uniba. Mengingat program studi profesi Insinyur ini merupakan kebutuhan pada masa yang akan datang.
“Apabila Peraturan Pemerintah (PP) Profesi Keinsiyuran keluar maka akan menjadi tanggung jawab universitas untuk membentuk program studi profesi insinyur ini,” kata Rahmat.
Ia menjelaskan, sebelum dibentuk program studi profesi insinyur, maka pihaknya akan mempersiapkan sumber daya manusia minimal S2 yang memiliki sertifikasi profesi insinyur.
“Selain itu, kami juga aka mempersiapkan mahasiswa untuk magang,” kata Rahmat.
Ia menuturkan, setelah PP Keinsinyuran keluar maka sertifikasi profesi insinyur ini bersifat wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Profesi Keinsinyuran.
“Saya dapat informasi PP-nya sudah di meja pak Presiden Jokowi tinggal ditanda tangani. Jadi setelah PP keluar maka seluruh dinas-dinas yang terkait dengan profesi keinsinyuran harus segera memperbaiki diri. Begitu dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) harus mengantongi izin praktek keinsinyuran.Tidak ada ampun karena bersifat wajib,” akunya. (sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *