by

97 Pemilik Swalayan Tak Berizin Bakal Menjalani Sidang di Pengadilan Balikpapan, Terancam Penjara 3 Bulan

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan mengaku telah menerima data 97 swalayan tak berizin di Balikpapan untuk segera dilakukan penindakan. “Nanti kita akan panggil pemilik 97 swalayan tersebut, kita akan konfirmasi  kemudian berkas dari hasil konfirmasi tersebut akan kita limpahkan ke pengadilan dan hasil keputusannya kita tunggu dari pengadilan,” kata Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli, kepada media ini, Senin (17/5/2021)

Zulkifli mengungkapkan, pihaknya akan memproses sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tibum). “Coba kita proses melalui Perda Ketertiban Umum, sebab perda ini tidak boleh melakukan kegiatan usaha kecuali ada izin dari pemerintah, dan sanksinya berupa administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan izin hingga pembongkaran kegiatan usaha,” terangnya.

Mneurutnya, pembongkaran ini arahnya kepada bangunan yang ada di atas fasum (fasilitas umum) sebab kalau kita terapkan yang tidak berizin dalam konteks toko swalayan kurang tepat. “Karena perda tibum itu diarahkan untuk mengamankan fasum dan sosial kita di lapangan, bukan untuk menangani seperti penertiban toko swalayan,” ujarnya.

Karena ini bentuk usaha, kata Zulkifli, supaya tidak salah menerapkan aturan. “Nanti saya akan bawa ke yustisi sidang tipiring di Pengadilan Negeri Balikpapan, itu langkah yang bisa saya lakukan. Jadi kesalahan mereka yang telah berjalan usaha tanpa izin nanti pengadilan yang memutuskan,” terangnya.

Apakah nantinya kena sanksi administrative atau sanksi pidana yaitu kurungan 3 bulan atau denda Rp 5 juta. “Mengenai hal ini saya sudah arahkan ke penegakan perda agar diproses secara yustisi nanti pemilik 97 swalayan akan dipanggil dan di proses penegakan perdanya baru nanti kita ajukan ke sidang tipiring,” tandasnya.

Yang jelas bentuk penertiban lanjut Zulkifli, disidangkan terlebih dahulu kemudian pengadilan yang memutuskan sebab penertiban bukan berarti dilakukan penutupan tempat usaha. “Mengenai data 97 swalayan yang akan dilakukan penindakan, saya koordinasi dulu ke Disdag apakah boleh dipublikasi atau tidak,” pungkasnya.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini