SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, belum menunjukkan kemakmuran energi yang dapat dirasakan seluruh masyarakatnya. Karena pada kenyataannya belum semua masyarakat menikmati manfaat akses listrik hingga saat ini.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Muhammad Samsun, berencana untuk mengunjungi daerah-daerah yang masih kekurangan pasokan listrik di Provinsi Kaltim, terutama di dapil Kutai Kartanegara.
“Dimana daerah yang belum dialiri listrik, nanti akan saya kunjungi ke sana,” ungkapnya. Mestinya, akses listrik yang merata sudah menjadi sebuah keharusan. Tidak seharusnya ada daerah yang masih belum terhubung dengan sumber listrik yang sangat diperlukan ini. Mengapa, karena tingkat elektrifikasi Provinsi Kaltim seharusnya sudah mencapai lebih dari 90 persen. Akan tetapi jika masih ada daerah yang belum teraliri listrik, hal itu mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.
“Kalau ada daerah yang belum teraliri listrik, kita harus mengetahui apa penyebabnya, mungkin ada situasi yang membuat daerah tersebut belum bisa dialiri listrik,” tuturnya.
Salah satu contohnya, yakni jarak yang jauh dari jaringan listrik atau mungkin masalah biaya yang tergolong cukup besar. Namun ia menegaskan, tidak boleh ada alasan yang menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Meskipun biayanya lebih besar ke desa-desa terpencil, itu bukan alasan,” tegasnya.
Seharusnya, pemerintah bisa melakukan beberapa pertimbangan dan menemukan solusi agar semua daerah dapat dialiri listrik. Misalnya, menggunakan energi terbarukan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan.
“Kan bisa pakai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa desa di Kutai Kartanegara sudah mengadopsi teknologi ini,” bebernya.
Politikus PDI Perjuangan itu pun mengajak pemerintah untuk serius memperhatikan masalah ini. Mengingat, pentingnya pemberian akses listrik kepada masyarakat Kaltim.
“Apalagi kita ini produsen batu bara terbesar di Indonesia. Saya harap pemerintah, baik ditingkat kabupaten maupun provinsi, bisa mendukung pembangunan PLTS komunal sebagai solusi yang tepat,” harapnya.(adv/sb-01)
