Sapto Setyo Pramono Hadiri FGD Terkait Penyusunan Kebijakan Jasa Konstruksi di Kaltim

SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Hotel Grand Verona, Samarinda, pada Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto menyampaikan bahwa FGD ini berfokus pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi, baik untuk pelaksana konstruksi maupun jasa konsultan teknis lainnya. Hal ini penting untuk memperkuat kualitas pekerjaan konstruksi yang ada di Kaltim.
“FGD ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat penyusunan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah,” ujar Sapto.
Peraturan Gubernur tersebut, menurut Sapto, harus diikuti dengan penyusunan peraturan daerah (perda) yang lebih rinci, yang mengatur peningkatan keterlibatan masyarakat dan profesionalisme tenaga kerja di sektor jasa konstruksi Kaltim. Hal ini bertujuan untuk menjaga kearifan lokal serta meningkatkan kualitas SDM agar lebih siap bersaing di industri konstruksi.
“Salah satu tujuan utama dari aturan ini adalah meningkatkan kualitas SDM kita, karena kesiapan SDM yang baik akan berdampak pada keberhasilan pekerjaan konstruksi yang ada di daerah. Kami juga harus siap untuk terus meng-upgrade keterampilan tenaga kerja, serta mempersiapkan perusahaan-perusahaan jasa konstruksi agar lebih berdaya saing di Kaltim,” jelas Sapto yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Kaltim.
Peningkatan kualitas SDM dalam sektor konstruksi, kata Sapto, sangat penting mengingat Kaltim tengah berkembang pesat dan membutuhkan tenaga kerja yang terampil serta berkompeten. Pemerintah daerah, menurutnya, harus terus mendukung upaya ini agar sektor jasa konstruksi bisa berperan lebih besar dalam pembangunan daerah.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat Kaltim dapat lebih terlibat langsung dalam industri jasa konstruksi, sekaligus meningkatkan standar profesionalisme yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah.(adv/sb-01/dprdkaltim)