BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan urgensi keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Penghasil SDA yang digelar di Balikpapan, Rabu (9/7/2025).
Dalam forum strategis ini, Hasanuddin menyampaikan bahwa alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat masih belum mencerminkan kontribusi nyata daerah terhadap pendapatan nasional, khususnya sektor migas, batu bara, kehutanan, dan kelapa sawit.
“Kaltim menyumbang pendapatan negara yang sangat besar, tapi yang kembali ke daerah dalam bentuk DBH tidak sebanding. Ini adalah isu utama yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar Hasanuddin.
Ia menilai, kondisi ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah penghasil SDA dan wilayah lain. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat agar mekanisme fiskal nasional bisa lebih adil dan merata.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin juga menekankan pentingnya perbaikan regulasi dan penyederhanaan mekanisme penyaluran DBH. Hal ini untuk menghindari birokrasi berbelit yang selama ini menghambat optimalisasi anggaran di tingkat daerah.
“Kami ingin sistem fiskal nasional yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Dengan begitu, daerah penghasil bisa tumbuh mandiri dan berdaya saing,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, Rakor ini menjadi momentum penting untuk merumuskan rekomendasi strategis yang berpihak pada kepentingan daerah penghasil. Hasanuddin berharap, hasil Rakor bisa mendorong reformasi kebijakan di tingkat nasional.
Mengakhiri pernyataannya, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung penuh langkah-langkah Pemerintah Provinsi dalam memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat.
“Kalau daerah dan pusat bisa duduk bersama dengan visi yang sama, saya yakin keadilan fiskal bisa kita wujudkan. Dampaknya akan langsung terasa pada kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
Rakor Gubernur Penghasil SDA di Balikpapan ini dihadiri oleh sejumlah gubernur, perwakilan kementerian terkait, serta unsur legislatif dan eksekutif dari berbagai daerah. Forum ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar daerah penghasil SDA dalam kerangka kebijakan nasional yang lebih adil.(adv)
Ketua DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Wujudkan Keadilan Fiskal bagi Daerah Penghasil SDA
