SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Polemik terkait penonaktifan Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim) menuai perhatian dari legislatif daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut harus mengedepankan kepentingan siswa dan keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.
“Saya belum mengetahui secara rinci persoalannya, namun yang pasti, semua anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media
Menurut Ananda, Disdikbud Kaltim sebagai instansi teknis tentu memiliki pertimbangan khusus sebelum mengambil langkah menonaktifkan kepala sekolah. Namun demikian, ia berharap keputusan tersebut tidak sampai menghambat kegiatan belajar mengajar di SMAN 10 Samarinda.
“Pak Kadis tentu punya langkah-langkah teknis. Yang terpenting, jangan sampai kegiatan pendidikan terganggu. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di lingkungan DPRD Kaltim terkait isu tersebut. Karena itu, ia belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh.
“Saya juga baru mengetahui masalah ini. Belum ada pembahasan di DPRD, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh Komisi IV,” tambahnya.
Sebelumnya, SMA Negeri 10 Samarinda sempat mengalami perpindahan lokasi dari gedung lama di Jalan Melati ke lokasi baru. Namun belakangan sekolah tersebut kembali ke gedung awal, yang memicu ketegangan di internal sekolah hingga berujung pada penonaktifan kepala sekolah.
DPRD Kaltim berharap seluruh pihak terkait dapat duduk bersama mencari solusi terbaik demi keberlangsungan pendidikan di daerah tersebut.(adv)
Kontroversi Penonaktifan Kepsek SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Minta Pendidikan Siswa Tidak Terganggu
