SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menegaskan pentingnya alokasi anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata, terutama bagi warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
“Semua daerah di Kaltim sudah mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif,” ungkap Syarifatul, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Khusus di Kabupaten Berau, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,5 miliar per tahun untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.
“Subsidi ini sangat membantu warga yang kesulitan secara finansial. Dengan BPJS gratis, mereka bisa mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir terbebani biaya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syarifatul mengungkapkan bahwa Pemkab Berau juga tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Tipe B. Fasilitas ini ditujukan untuk memperluas layanan kesehatan di daerah tersebut, termasuk penanganan kasus medis serius seperti cuci darah dan penyakit kronis lainnya, yang sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah.
“Kami ingin masyarakat Berau tidak perlu lagi pergi jauh untuk mendapatkan pengobatan. Rumah sakit baru ini akan dilengkapi fasilitas modern agar pelayanan menjadi lebih cepat dan lengkap,” terangnya.
Syarifatul berharap pembangunan rumah sakit dan berbagai program subsidi BPJS Kesehatan dapat turut mendorong peningkatan kualitas tenaga medis lokal.
“Kami ingin tenaga medis di Berau juga berkembang. Dengan fasilitas yang baik, pelayanan kesehatan di daerah ini bisa meningkat dan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Melalui langkah-langkah strategis ini, DPRD Kaltim menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan merata, khususnya di wilayah terpencil dan rentan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua warga, terutama yang rentan, bisa mengakses layanan kesehatan yang memadai. Ini adalah bagian dari upaya membangun masa depan kesehatan yang lebih baik di Kaltim,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, diharapkan pembangunan sektor kesehatan di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Berau, dapat terus mengalami peningkatan signifikan.(adv)
DPRD Kaltim Dorong Alokasi APBD untuk Iuran BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin
