SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kalimantan Timur, sorotan publik kembali tertuju pada persoalan klasik yang belum juga terselesaikan: ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakmerataan kualitas satuan pendidikan yang menurutnya menjadi akar masalah dari polemik PPDB yang terus berulang setiap tahun.
“Selama kualitas pendidikan belum merata, masyarakat akan terus berlomba masuk sekolah favorit. Ini bukan semata-mata karena sistem zonasi, tapi karena masih ada kesenjangan mencolok antara sekolah unggulan dan sekolah lainnya,” ujar Damayanti.
Damayanti menyoroti fakta bahwa tidak semua wilayah, termasuk di kota besar seperti Balikpapan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan negeri. Ia menyebut masih ada kecamatan yang belum memiliki satu pun SMA negeri.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Jika tidak ada sekolah negeri di sekitar mereka, ke mana anak-anak harus bersekolah? Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan yang nyata,” tegasnya.
Selain fasilitas fisik, politisi dari DPRD Kaltim ini juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi tenaga pendidik berkualitas. Ketimpangan ini menciptakan persepsi bahwa hanya sekolah tertentu yang pantas menjadi pilihan utama.
Dampaknya, siswa dari keluarga kurang mampu semakin terdesak ketika tidak berhasil lolos seleksi masuk sekolah negeri, yang seringkali sangat kompetitif.
Dalam konteks ini, Damayanti menyoroti kebijakan bantuan pendidikan seperti program GratisPol, yang menurutnya belum menjangkau siswa sekolah swasta secara maksimal. Padahal, banyak siswa akhirnya masuk sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri.
“Jangan sampai bantuan pendidikan hanya berhenti di siswa negeri. Anak-anak di sekolah swasta yang tidak punya pilihan juga butuh dukungan pembiayaan,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Damayanti menegaskan bahwa reformasi pendidikan tidak cukup hanya dilakukan lewat perbaikan sistem seleksi PPDB. Yang lebih penting adalah pemerataan fasilitas, tenaga pendidik, dan dukungan pembiayaan lintas jenis sekolah—baik negeri maupun swasta.
“Kalau kita serius ingin membangun sumber daya manusia unggul di Kalimantan Timur, tidak boleh ada sekolah yang tertinggal hanya karena status atau lokasinya,” pungkasnya.(adv)
Ketimpangan Mutu Sekolah Masih Jadi Masalah Utama PPDB di Kaltim
