DPRD Balikpapan Akui Pengawasan Miras Lemah, Perda Nomor 16 Tahun 2000 Bakal Dievaluasi

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol (miras) di Kota Balikpapan mendapat perhatian serius DPRD. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan kini menginisiasi evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, mengatakan perda yang telah berlaku lebih dari dua dekade tersebut perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan dinamika Kota Balikpapan saat ini.
Menurut Iwan, persoalan utama bukan hanya terletak pada aturan, tetapi juga lemahnya implementasi serta pengawasan di lapangan.
Bahkan, ia secara terbuka mengakui DPRD belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong penindakan terhadap peredaran miras.
“Saya meminta maaf atas ketidakmampuan kami dalam melaksanakan pengawasan dan mendorong penindakan. Akibatnya, peredaran minuman beralkohol ini tidak tertata dengan baik,” ujar Iwan, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, revisi perda bukan bertujuan memberikan keleluasaan bagi peredaran miras. Sebaliknya, regulasi baru harus memperkuat pengendalian, terutama terkait lokasi penjualan yang diperbolehkan serta pembagian tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD).
Iwan mencontohkan, penjualan minuman beralkohol harus dibatasi pada tempat-tempat yang memenuhi ketentuan, seperti hotel dan lokasi lain yang diizinkan sesuai regulasi.
Namun, ia memastikan rencana revisi tersebut masih membutuhkan pembahasan panjang. Bapemperda akan meminta masukan berbagai pihak, termasuk kalangan pendidik, forum pondok pesantren, dan elemen masyarakat lainnya.
DPRD juga akan meminta penjelasan OPD terkait mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan aturan agar tidak kembali terjadi kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya.
Iwan berharap evaluasi Perda Nomor 16 Tahun 2000 mampu menghadirkan sistem pengendalian miras yang lebih efektif sekaligus menjaga identitas Balikpapan sebagai Kota Madinatul Iman.
Dengan demikian, revisi perda nantinya tidak sekadar mengubah pasal, tetapi benar-benar memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol di Balikpapan. (sb-02)