BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan lebih cermat menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah dan wacana penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut Budiono, kondisi fiskal yang terbatas bukan alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemkot harus memastikan anggaran yang tersedia dialokasikan untuk program-program mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pastinya pembangunan harus tetap ada, walaupun anggarannya sangat terbatas. Artinya, kita perlu menentukan skala prioritas,” ujar Budiono, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai kebijakan belanja daerah memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi lokal. Sebab, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik, tetapi juga menggerakkan perdagangan, transportasi, hingga sektor jasa.
Budiono mengingatkan, perlambatan pembangunan berpotensi mengurangi aktivitas usaha, menekan pendapatan pemasok material, serta mempersempit peluang kerja bagi masyarakat.
Dampaknya juga dapat merembet pada penurunan daya beli rumah tangga. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan anggaran tidak justru memperberat kondisi ekonomi warga.
“Kalau daya beli menurun, dikhawatirkan bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Ini yang perlu kita antisipasi bersama,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga meminta Pemkot Balikpapan lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun program pembangunan. Kebutuhan warga, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan, harus menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, pengelolaan kewajiban pembayaran pemerintah perlu dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu aktivitas dunia usaha.
Budiono turut menyoroti penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 2027 yang telah dianggarkan pimpinan DPRD Balikpapan. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian pembayaran hak pegawai.
Ia berharap Pemkot Balikpapan mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah, keberlanjutan pembangunan, dan perputaran ekonomi masyarakat.
Dengan skala prioritas yang tepat, keterbatasan APBD diharapkan tidak menghambat pembangunan maupun kesejahteraan warga Balikpapan.(sb-02)
Budiono Minta Pemkot Balikpapan Prioritaskan Pembangunan di Tengah Ancaman Pemangkasan DBH
