BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidiq, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera bergerak memperjuangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2027. Langkah konkret diperlukan agar dana transfer dari pemerintah pusat tidak kembali dipangkas dan menghambat pembangunan daerah.
Japar meminta Pemkot Balikpapan segera melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, komunikasi langsung dengan pemerintah pusat penting untuk memastikan alokasi DBH tahun anggaran 2027 lebih berpihak kepada kebutuhan daerah.
“Pemkot harus segera bertemu Kemenkeu dan Kemendagri untuk memperjuangkan DBH 2027. Jangan sampai daerah kembali mengalami pemangkasan alokasi yang semakin membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan,” tegas Japar, Rabu (11/11/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Balikpapan Utara itu mengungkapkan, alokasi DBH Kota Balikpapan pada 2026 hanya sekitar Rp1,1 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp974,1 miliar dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai Rp2,1 triliun.
Penurunan signifikan tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Dampaknya, kemampuan Pemkot Balikpapan dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bisa semakin terbatas.
Selain memperjuangkan besaran DBH, Japar juga mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja. Menurutnya, daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten melalui tata kelola keuangan yang baik semestinya mendapatkan penghargaan berupa tambahan insentif fiskal.
“Daerah yang mampu meningkatkan PAD setiap tahun dengan tata kelola yang baik semestinya diberi insentif, bukan justru dipotong. Daerah berprestasi layak mendapat tambahan DBH berbasis kinerja,” ujarnya.
Japar berharap Pemkot Balikpapan tidak bersikap pasif dalam menghadapi kebijakan fiskal pemerintah pusat. Perjuangan terhadap alokasi DBH 2027 harus dilakukan sejak dini agar keberlanjutan pembangunan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat melalui penambahan pajak maupun pungutan daerah.(sb-02)
Japar Sidiq Desak Pemkot Balikpapan Perjuangkan DBH 2027, Cegah Pemangkasan Dana Transfer
