Oddang Tegaskan Aturan PSU 60:40 di Balikpapan Final, Pengembang Tak Patuh Terancam Diambil Alih

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Pengembang perumahan di Kota Balikpapan tidak bisa lagi mengabaikan kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). DPRD Balikpapan menegaskan aturan komposisi lahan 60:40 bersifat final dan wajib dipatuhi. Pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya terancam menghadapi tindakan pengambilalihan oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mengatakan penyerahan PSU bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada setiap pengembang perumahan.
“Ini bukan soal formalitas. Ini kewajiban hukum yang mengikat sebagai bentuk tanggung jawab pengembang kepada pemerintah dan masyarakat,” tegas Oddang, Kamis (12/11/2026).
Menurut politisi Partai Hanura tersebut, pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan di Balikpapan harus diimbangi dengan kepatuhan pengembang terhadap ketentuan penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Ia menyoroti komposisi lahan 60:40, yakni 60 persen untuk pengelolaan pengembang dan 40 persen dialokasikan bagi PSU. Ketentuan tersebut harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan, bukan setelah kawasan perumahan dihuni masyarakat.
Oddang menegaskan, pengembang tidak boleh menunda penyerahan PSU karena dapat menimbulkan persoalan pengelolaan lingkungan hingga merugikan penghuni perumahan.
“Kalau sudah menjadi kewajiban, harus disiapkan. Jika tidak diserahkan secara sukarela, dengan mekanisme apa pun bisa diambil alih. Aturan 60:40 itu sudah final,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kejelasan status PSU diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas lingkungan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Oddang juga mengingatkan bahwa kewajiban tersebut memiliki landasan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 yang disebutnya mencabut Permendagri Nomor 9 Tahun 2009.
“Aturannya sudah sangat jelas. Jika dilanggar, ada sanksi tegas,” katanya.
Ia berharap seluruh pengembang di Balikpapan segera memenuhi kewajiban penyerahan PSU demi memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan menjamin masyarakat memperoleh fasilitas lingkungan perumahan yang layak.(sb-02)