by

Bupati dan Ketua DPRD Paser Tinjau Pelabuhan, Soroti Aktifitas Bongkar Muat Batu Bara di Area Pelabuhan

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, Kepala Dinas Perhubungan (Dsihub) Inayatullah  meninjau sejumlah pelabuhan di Kabupaten Paser, baru-baru ini, diantaranya pelabuhan penumpang Desa Senaken dan pelabuhan barang Desa Rangan Kecamatan Kuaro.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi sempat mempertanyakan kepemilikan batu bara yang ada di area pelabuhan. “Memang pelabuhan ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser tapi untuk penggunaan sebagai bongkar muat ini belum memiliki kelengkapan administrasi yang diketahui oleh Dishub Paser,” ucap Hendra Wahyudi.

Untuk itu ia menegaskan, kepada Dishub Paser untuk menghentikan aktifitas bongkar muat batu bara di pelabuhan tersebut sampai proses kelengkapan administrasi selesai. “Kami minta aktivitas bongkar muat batu bara disini berhenti sampai proses administrasi selesai,” ujarnya.

Sementara itu,  Bupati Paser dr Fahmi Fadli menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan pemilik batu bara untuk melengkapi dan menyelesaikan administrasi. Sehingga adanya aktivitas di pelabuhan tersebut bisa memberikan sumbangan untuk PAD Kabupaten Paser. “Saat ini kondisi perekonomian Kabupaten Paser sedang dalam kondisi yang tidak baik, makanya kami dari Pemkab Paser harus memikirkan berbagai macam cara agar PAD di Kabupaten Paser bisa meningkat. Sehingga pembangunan di Kabupaten Paser juga bisa berjalan,” ucap dr Fahmi Fadli.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Inayatullah menyampaikan bahwa batu bara yang berada di lahan pelabuhan tersebut milik polar. Namun demikian ia tidak menjelaskan secara terperinci Polar tersebut. “Batu bara ini punya polar, kelengkapan administrasi masih dalam proses. Sebelumnya kami juga tidak mengetahui berkaitan dengan adanya aktivitas bongkar muat batu bara. Penumpukan baru kami ketahui sejak hari minggu kemarin,” ucap Inayatullah.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Perda No 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan maka retribusi yang dapat dikenakan untuk aktivitas disana adalah retribusi tambat labuh kapal, retribusi bongkar muat barang, retribusi penumpukan barang dan retribusi memasuki dermaga. “Ada peluang retribusi yang bisa diambil sebagai PAD, salah satunya dari kegiatan retribusi tambat labuh kapal, retribusi bongkar muat barang, retribusi penumpukan barang dan retribusi memasuki dermaga. Untuk satu tongkang dengan komoditi batubara total retribusi yang bisa didapatkan sebesar Rp 63.446.000,” pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini