by

Bupati Fahmi : Pembangunan Bandara Paser Gunakan Dana APBN

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Untuk mempercepat pembangunan bandara di Kabupaten Paser, Bupati dr Fahmi Fadli, Ketua DPRD Hendra Wahyudi, Kepala Dishub Paser Inayatullah, Kepala Syahbandar Tana Paser Rahman dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Paser melakukan peninjauan lokasi pembangunan bandara di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, pada Kamis (10/6/2021)

Bupati Fahmi Fadli mengatakan, pembangunan bandara ini tidak menggunakan dana APBD tetapi APBN sedangkan Pemkab Paser hanya menangani proses hibah bandara dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. “Pembangunan menggunakan APBN bukan APBD Paser. Jadi kita hanya sampai pada batas penyerahan hibah bandara, ketika itu sudah selesai maka tanggung jawab pemerintah daerah juga selesai,” ujar Bupati Fahmi, kepada media ini, Sabtu (12/6/2021)

Nantinya pihak ¬†Dishub Paser yang akan terus berkoordinasi dengan Kemenhub terkait ¬†proses hibah bandara. “Kalau perlu dua atau tiga minggu berangkat ke sana kalau tidak ada tindak lanjut dari Kemenhub, kita harus proaktif untuk datang ke sana menanyakan bagaimana kelanjutan dari pembangunan bandara ini,” ujarnya.

Pemkab Paser optimistis terkait penyelesaian pembangunan, mengingat bandara ini masuk pada rencana induk pembangunan nasional. “Yang penting kami sudah proaktif, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk progres pembangunan bandara hingga akhir masa jabatan kami nantinya,” kata Bupati Fahmi.

Ia menuturkan, tanggung jawab dari ABPD juga sudah terselesaikan sampai saat ini, tinggal proses penyerahan hibahnya yang belum terselesaikan. “Masyarakat Paser juga sekarang sudah kritis, bahwa Pemkab jangan terfokus pada pembangunan bandara saja, mengingat masih ada infrastruktur jalan yang perlu perbaikan,” akunya.

Sementara itu, Kepala Dishub Paser Inayatullah menjelaskan, dua minggu lalu pihaknya telah mendatangi Kemenhub RI. Progresnya saat ini sudah sampai pada penyusunan rekomendasi teknis dari Direktorat Bandar Udara untuk dijadikan bahan masukan bagi Sekretariat Dirjen Perhubungan Udara dalam merumuskan proses hibah bandara. “Karena mereka perlu tahu kondisi bandara ini secara teknis, sebagai acuan untuk dilakukannya hibah ini,”ucapnya.

Ke depannya Dishub Paser berencana akan berkoordinasi lagi dengan Kemenhub guna mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan terhadap pembangunan bandara.

Terkait dengan kewenangan, kata Inayatullah, Pemkab Paser sudah tidak lagi ada kewenangan melakukan pembangunan bandara. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa pembangunan dan operasional bandara bukan lagi di Pemerintah Daerah melainkan ke Pemerintah Pusat. “Makanya untuk kelanjutan pembangunannya kita serahkan ke Pemerintah Pusat dengan terlebih dahulu dihibahkan,” ujarnya.

Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi berharap proses hibah ini segera terealisasikan untuk mempercepat pembangunan bandara. Namun dengan catatan, apabila hibah bandara sudah diserahkan ke Kemenhub maka harus ada kejelasan ¬†pembangunannya. “Jangan sampai kita sudah menghibahkan ke Kemenhub, tetapi tidak ada kepastian untuk pembangunannya,” tuturnya.

Ia berharap, pada MoU penyerahan hibah nantinya tertuang kepastian pengerjaan pembangunan bandara tersebut. “Mudah-mudahan nanti di MoU tertuang, begitu kita menghibahkan aset ada kejelasan pembangunan, agar nantinya Pemerintah Daerah tidak tekatung-katung lagi,” pungkasnya.(adv/sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini