BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dalam penataan dan pembinaan gudang di wilayah kota. Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKB—termasuk Hanura dan Demokrat—Muhammad Hamid saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis: Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, dalam rapat yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Menurut Hamid, keberadaan data terkini mengenai jumlah dan persebaran gudang—baik milik pemerintah maupun swasta—menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan tata kelola yang efektif dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Balikpapan.
“Kami meminta Pemkot Balikpapan menyediakan data terbaru terkait jumlah dan distribusi gudang agar kebijakan penataan dapat berjalan tepat sasaran,” tegas Hamid.
Ia menilai, penataan gudang bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai tantangan seperti tumpang tindih perizinan, pelanggaran tata ruang, hingga dampak lingkungan akibat pertumbuhan gudang yang tidak terkendali.
Hamid juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, Raperda harus mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada dunia usaha, tetapi juga menjaga kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan bagi warga kota.
Selain membahas soal gudang, DPRD Balikpapan melalui fraksi gabungan tersebut juga menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda Pengarusutamaan Gender. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan.
“Kesetaraan gender bukan sekadar jargon. Ini bentuk komitmen moral dan politik agar setiap warga mendapat hak serta kesempatan yang sama dalam pembangunan,” ujar Hamid.
Ia berharap implementasi Raperda tersebut tidak berhenti pada tataran regulasi semata, melainkan diwujudkan melalui kebijakan konkret yang melibatkan berbagai pihak—mulai dari lembaga pendidikan, organisasi sosial, hingga komunitas perempuan di Balikpapan.
Di akhir pandangannya, Hamid menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merancang kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Semoga ikhtiar ini diridhai Allah SWT dan membawa Balikpapan menjadi kota yang unggul, berdaya saing, serta nyaman bagi seluruh warganya,” pungkasnya.(sb-02)
DPRD Balikpapan Tekankan Akurasi Data dalam Penataan Gudang dan Dorong Kesetaraan Gender
