Kota Balikpapan

Forum Komunikasi dan Konsultasi  Koperasi TKBM Tolak  Revisi Permenhub 35/2007 dan  Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi 

127
×

Forum Komunikasi dan Konsultasi  Koperasi TKBM Tolak  Revisi Permenhub 35/2007 dan  Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi 

Share this article
Forum Komunikasi dan Konsultasi Koperasi TKBM menyatakan sikap menolak Revisi Permenhub 35/2007 dan Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi di sela-sela Pembinaan dan Pelatihan K3 Operator Ship Crane dan Rigger Anggota Koperasi TKBM se-Kalimantan, di Hotel Mega Lestari Balikpapan, Minggu (4/12/2022)

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Forum Komunikasi dan Konsultasi  Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBM) menolak  revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 35 Tahun 2007  tentang jenis struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif layanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal pelabuhan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7  Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Mereka juga menolak pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi  Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Forum TKBM se Kalimantan Bakri Lamba, di sela-sela Pembinaan dan Pelatihan K3 Operator Ship Crane dan Rigger Anggota Koperasi TKBM se-Kalimantan, di Hotel Mega Lestari Balikpapan, Minggu (4/12/2022) siang.

Hadir dalam pernyataan sikap tersebut di antaranya Ketua Umum Induk Koperasi (Inkop) TKBM, H Muhammad Nasir SE, Penasehat Forum TKBM se-Kalimantan M Sahdan Banna, serta jajaran pengurus dan ratusan anggota TKBM di Kalimantan.

Ketua Umum Inkop TKBM, H Muhammad Nasir, SE mengatakan, adanya revisi Permen  35/2007 dan pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi  Tahun 2011 tersebut dapat mengancam eksistensi TKBM yang sepertinya akan dihilangkan pelan-pelan sehingga para pekerja pelabuhan yang mencapai 86 ribu orang lebih akan tergusur. “Sejak 2011 SKB ini berjalan dengan baik, namun pada 2016 mau dicabut, namun pada 4 Desember 2017, kami  melakukan aksi mogok nasional dan berkat perjuangan teman-teman dan serikat pekerja pelabuhan SKB tersebut tidak jadi dicabut dan berjalan sesuai dengan harapan,” kata Nasir.

Kendati demikian, kata Nasir, pada pada tahun 2021 terbentuklah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas PK) yang melibatkan sejumlah Kementerian termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Adanya aksi beberapa lembaga Kementerian tersebut sepertinya terlalu mengarah terhadap keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan sehingga membuat resah pekerja pelabuhan sebab regulasi-regulasi tersebut melemahkan eksistensi pekerja pelabuhan yang telah bekerja kurang lebih 33 tahun dan apabila tetap direvisi maka akan terjadi aksi satu, aksi dua, aksi tiga  dan seterunsya dari puluhan ribu pekerja pelabuhan,” ujar Nasir.

<strong><em>Ketua Umum Inkop TKBM H Muhammad Nasir SE pegang mic membawakan sambutan pada Pembinaan dan Pelatihan K3 Operator Ship Crane dan Rigger Anggota Koperasi TKBM se Kalimantan di Hotel Mega Lestari Balikpapan<em><strong>

Sementara itu,  Penasehat Forum TKBM se Kalimantan M Sahdan Banna, mengatakan, Koperasi TKBM sudah cukup lama eksis sekitar 33 tahun dan tidak pernah mengganggu aktivitas pelabuhan, tidak pernah menghambat arus bongkar muat di pelabuhan. “Untuk itu, kami sangat menyesali adanya revisi-revisi peraturan Menteri yang sifatnya merugikan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan. Bahkan Bapak Koperasi Bung Hatta telah menegaskan bahwa Koperasi TKBM ini merupakan soko guru yang harus dipertahankan,” katanya.

Ia berharap Koperasi TKBM Pelabuhan jangan diserahkan kepada pihak perusahaan (PT) karena keuntungannya tidak bisa dinikmati oleh banyak pekerja pelabuhan. “Kalau ini dikembangkan oleh perseroan maka keuntungannya hanya dinikmati oleh pemilik perusahaan yakni direktur dan komisaris. Sedangkan koperasi keuntungannya bisa dinikmati oleh seluruh anggota. Jadi kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat agar mendengarkan aspirasi kami sehingga pekerja pelabuhan bisa bekerja seperti biasa guna mencari sesuap nasi,” akunya.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum TKBM se Kalimantan, Bakri Lamba, menurutnya sejak TKBM pelabuhan dikelola oleh koperasi, maka kesejahteraan para pekerja pelabuhan di seluruh daerah mengalami peningkatan. “Jadi sejak penerbitan SKB 2 Dirjen 1 Deputi  Tahun 2011 pendapatan pekerja pelabuhan yang tergabung dalam Koperasi TKBM Pelabuhan mengalami peningkatakan sehingga anggota koperasi mampu membangun rumah masing-masing. Jadi kami minta kepada pemerintah jangan membinasakan kami dengan cara merevisi Permenhub 35/2007 ini,” pungkasnya.(sb-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *