by

Fraksi PDIP : Optimalkan Retribusi Daerah dan Pemekaran Desa yang Terstruktur

SANGATTA,suarabalikpapan.com-Sebanyak empat perubahan peraturan daerah (perda) yang dibahas dalam rapat sidang paripurna ke-16 di DPRD Kutai Timur, baru-baru ini. Siang Geah mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim telah menyampaikan pandangan umumnya.

Adapun empat Raperda, yakni Raperda Nomor 10, 09, 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa Umum. Selain itu, ada Raperda Pembentukan Pemekaran Desa, antara lain Desa Pinang Raya, Bukit Pandan Jaya, Sekurau Atas, Tepian Raya, Tepian Madani, Tepian Budaya, Kerayaan Bilas, Parianum, Kelinjau Tengah, Jabdan, dan Desa Miau Baru Utara.

“Mengawali penyampaian pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap nota pengantar empat buah rancangan peraturan daerah, untuk menyelesaikan satu proses pembahasan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur,” kata Siang Geah.

Ia mengimbau kepada pemerintah untuk mengoptimalkan retribusi yang diterima guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), untuk memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah juga diminta tegas dan cermat melindungi masyarakat dari praktek calo yang meresahkan masyarakat serta menertibkan tata kelola perizinan usaha,” imbaunya.

Terkait raperda pembentukan desa sendiri Siang mengharapkan pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek. “Pembentukan desa sendiri diharapkan desa tersebut dapat memperhatikan beberapa aspek, di antaranya aspek history, aspek budaya, aspek strategis pemerintah, serta aspek wilayah. Guna tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti pengalaman pembentukan desa sebelumnya,” harapnya. “Hal ini kami anggap penting dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ucapnya.(adv/sb-04)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita terkini