by

Komisi II Minta Satpol PP Jangan Hanya Urusi Pelanggaran Covid, Haris : Banyak Pelanggaran di Lingkungan Pasar yang Perlu Ditertibkan

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Komisi II DPRD Balikpapan bersama Dinas Perdagangan (Disdag) melakukan peninjauan Pasar Balikpapan Permai (BP) dan Pasar Baru Balcony, pada Senin (12/4/2021). Peninjauan ini terkait harga bahan pokok menjelang Ramadan dan kawasan parkir yang ada di kedua pasar tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Haris mengatakan,  kegiatan kali untuk melihat secara langsung  kondisi pasar yang dikeluhkan para pedagang.

“Ada beberapa keluhan para pedagang yang harus segera diselesaikan seperti adanya pasar dadakan di kawasan Jalan Beller, yang menggunakan fasilitas umum, kemudian ada pedagang yang berjualan di luar pasar BP  sehingga pedagang di dalam sepi pembeli. Bahkan para pedagang ini mengancam kalau tidak ditertibkan mereka akan berjualan di pinggir jalan dan tidak mau membayar retribusi,” kata H Haris kepada awak media di sela-sela peninjauan.

Menurutnya, untuk penertiban para pedagang ini merupakan ranahnya Satpol PP. “Jadi kami berharap Satpol PP tidak hanya fokus melakukan penertiban pelanggar Covid-19  saja, tetapi melakukan pelanggar ketertiban umum seperti pedagang di Jalan Beller,” pinta Haris.

Selain itu, ada keluhan para pedagang pasar BP yang sudah dua kali terjadi kebakaran, namun tidak ada bantuan dari pemerintah, terutama untuk merenovasi pembangunan pasar tersebut sehingga para pedagang berinisiatif bergotong-royong melakukan renovasi sendiri.

“Untuk Pasar Baru Balcony terjadinya kemacetan di pintu masuk karena banyak pedagang yang menggunakan fasilitas umum untuk parkir dan berdagang. Bahkan pedagang membuat lapak baru di depan ruko-ruko yang ada di dalam hingga ke badan jalan,” kata Haris.

Untuk dalam waktu dekat ini, Komisi II akan memanggil  pihak terkait untuk  melakukan rapat dengar pendapat (RDP) seperti ketua RT di kawasan Pasar Beller, perwakilan pedagang pasar BP, Satpol PP,  camat serta lurah.

“Saya berharap  para pedagang pasar dan bangunan pasar di BP diperhatikan oleh pemerintah sehingga nantinya para pedagang ini bisa rutin memberikan kontribusi kepada pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Perdagangan, Disdag, La Assa mengatakan, peninjauan kali ini salah satu tindaklanjut dari rencana Kadisdag Arzaedi Rachman. Beliau menghendaki pada tahun 2022 akan melakukan pembangunan pasar BP secara bertahap, setelah itu pembangunan pasar Klandasan. “Sedangkan untuk masalah PKL yang menggunakan fasilitas umum merupakan ranah dari Satpol PP untuk melakukan penertiban,” pungkas La Assa.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 views

Berita terkini