Kabupaten Paser

Kunker Ke Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN, Pemkab Paser, Perjuangkan Pelepasan HPL Transmigrasi di Desa Jone

65
×

Kunker Ke Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN, Pemkab Paser, Perjuangkan Pelepasan HPL Transmigrasi di Desa Jone

Share this article
Sekda Katsul Wijaya dan jajaran saat melakukan kunker ke Ditjen PHPT ATR/BPN RI pada Senin (20/5/2024) guna memperjuangkan pelepasan HPL Transmigrasi di Desa Jone

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Pemkab Paser cukup serius memperjuangkan pelepasan HPL Transmigrasi di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot kurang lebih 500 hektar. Untuk itu,  Bupati Paser dr Fahmi Fadli diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katsul Wijaya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Direktorat Jendral (Ditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, pada Senin (20/5/2024).

Dalam Kunker tersebut Sekda Katsul Wijaya didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Adi Maulana, Kepala Dinas Perkimtan Hulaimi, serta Kepala Disnakertrans Madju Simangunsong.

Sekda Katsul Wijaya mengatakan, kunker dilakukan sebagai upaya Pemkab Paser meminta kepada Pemerintah Pusat agar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot kurang lebih 500 hektar dikembalikan kepada negara untuk digunakan oleh masyarakat.

“Dengan adanya pertemuan diharapkan kami semakin mendapatkan titik terang untuk kejelasan permohonan Pemkab Paser tentang pelepasan HPL,” kata Katsul Wijaya.

Menurutnya, bagi Pemkab Paser, kawasan tersebut saat ini sudah tidak relevan sebagai HPL transmigrasi, terlebih lagi selama 40 tahun lebih, lahan tersebut sudah digunakan masyarakat untuk kepentingan hidup seperti mendirikan fasilitas umum, usaha, akses jalan dan bangunan lainnya. Pemkab Paser pun sudah ada membangun beberapa fasilitas umum termasuk sekolah, serta beberapa fasilitas penunjang pelayanan masyarakat.

“Oleh karena itu kami mencoba memohon kepada Kementerian ATR/BPN agar kawasan itu dilepas dari HPL,” harapnya.

Dengan adanya pelepasan HPL ini kata Katsul, maka kegiatan masyarakat di atas lahan HPL tidak bertentangan dengan hukum, termasuk kepentingan nasional sesuai aturan Pemerintah. Setelah lahan itu dilakukan pelepasan, maka pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat kembali terlayani di Kantor ATR/BPN Kabupaten Paser.

“Adanya permasalahan antara hak kepemilikan dan hak pengelolaan, sehingga dengan dilepasnya kawasan tersebut dari HPL, maka upaya Kementerian ATR/BPN RI terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan lancar,” katanya.

Katsul Wijaya menambahkan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN RI, Ana Anida menegaskan bakal ditindaklanjuti usulan dari Pemkab Paser secara administrasi sekaligus mendukung Upaya-upaya penyelesaian persoalan HPL di Kabupaten Paser.

“Tindaklanjut dari usulan pemerintah daerah ini nantinya akan dibuatkan surat dari Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN RI, untuk bisa ditindaklanjuti agar persoalan ini bisa diselesaikan,” tambahnya.(sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *