by

Mieke Tegaskan Selain Tak Berizin, Swalayan Juga Melanggar Aturan Jarak

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Mieke Henny mengaku, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali dengan pemilik swalayan dan OPD terkait usai Lebaran guna membahas persoalan perizinan. “RDP tadi (Selasa 11 Mei) pembahasanya belum tuntas. Jadi akan dilakukan RDP kembali usai Lebaran,” kata Mieke kepada media ini, usai RDP, Selasa (11/5/2021).

Menurut Mieke, salah satu pembahasan tentang izin  usaha Indomaret. Pasalnya, dari 67 gerai miliknya di Balikpapan terdapat 12 gerai yang belum memiliki izin sama sekali. Padahal, sejak 2015 lalu telah beroperasi. “Sesuai Perwali Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pihak Indomaret ini telah diberi kesempatan untuk mengurus izin selama 2,5 tahun tapi sampai saat ini tidak bisa menyelesaikan surat-surat izinya,” aku Mieke.

Selain itu, kata Mieke, Indomaret juga melanggar jarak antara toko swalayan dengan toko-toko kelontongan dengan jarak sekira 500 meter sesuai Perda Kota Balikpapan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

“Nah karena melanggar jarak itulah sehingga izinya tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Menyikapi masalah ini pemerintah harus tegas, jangan ada pembiaran lagi. Hanya dua ya bisa kami sikapi (rekomendasi) sebagai lembaga pengawas, tutup atau pindah lokasi dengan mengikuti aturan. Untuk itu kami komisi II akan melihat langsung kondisi di lapangan,” terangnya.

Sebenarnya menjamurnya swalayan ini, kata Mieke, sudah bertahun-tahun sering dikeluhkan oleh para pedagang kecil, seperti pedagang kelontongan karena bedampak pada penghasilan mereka. “Nah itulah pentingnya pengaturan jarak swalayan dengan pedagang kelontongan. Ketika masalah itu tidak dipatuhi maka konsekuensinya walayan ditutup atau pindah lokasi,” ujarnya.

Mieke menambahkan, mengenai pengurusan perizinan sebenarnya tidak dipersulit oleh pemerintah. Sebab telah menggunakan sistem online  yaitu  Online Single Submission (OSS) sehingga semua dipermudah asalkan mentaati aturan yang ada. “Setelah Lebaran kita RDP kembali, semoga ada solusi terbaik sehingga permasalahan izin swalayan ini bisa tuntas,” harap Mieke.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini