DPRD Paser

Pansus III DPRD Paser Ingin PKL Miliki Legalitas

45
×

Pansus III DPRD Paser Ingin PKL Miliki Legalitas

Share this article
RDP Pansus III DPRD Paser bersama instansi terkait membahas penataan dan pemberdayaan PKL

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Dalam upaya melegalisasikan para pedagang kaki lima (PKL) serta tertatanya lokasi berdagang para PKL, Panitia khusus (Pansus) III DPRD Paser membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memanggil para OPD terkait dan pihak terkait, untuk mendapatkan referensi dan masukan agar dapat digodok menjadi Peraturan Daerah (Perda), bertempat di ruang rapat Bappekat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Paser, Lamaludin mengatakan, Raperda yang saat ini dikerjakan merupakan Raperda inisiatif DPRD yang bertujuan agar PKL memiliki legalitas dan semakin tertatanya lokasi berjualan, sehingga nantinya para pedangan tidak semrawut saat berdagang dengan memakan bahu jalan. “Nantinya PKL yang ada ini mempunyai legalitas, slama ini PKL di Kabupaten Paser tidak memiliki legalitas,” Lamaludin, Rabu (10/5/2023).
Menurutnya PKL merupakan ujung tombak perekonomian, baik untuk kehidupannya sendiri hingga untuk daerah, pasalnya roda perekonomian di daerah berpengaruh sekali dengan adanya PKL. Sedangkan legalitas yang dimaksud merupakan bentuk perizinan yang mempunyai kekuatan hukum, bentuk perizinannya itu berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Jadi ketika mengakses atau berjualan di lokasi manapun PKL dapat lebih mudah,”katanya.
Raperda ini kata Lamaludin, juga membahas mengenai tempat atau lokasi khusus yang diperbolehkan berjualan bagi PKL, sehingga nantinya daerah Paser benar-benar tertata rapi.
“Jika Raperda ini sudah di sahkan menjadi Perda nanti ada zona-zona khusus untuk PKL yang sudah ditetapkan Pemkab, terus terang saja, kalau dibebaskan tempatnya mungkin daerah kita akan semrawut,” bebernya.
Lamaludin menambahkan, Raperda yang saat ini tengah digodok menjadi Perda ini bakal memfasilitasi semua PKL yang ada di Kabupaten Paser, baik binaan Disperindagkop dan UKM maupun instansi lainnya. Sementara itu, Anggota Pansus III DPRD Paser Yairus Pawe mengatakan Raperda tersebut merupakan bentuk kepedulian legislatif terhadap para PKL yang ada di Kabupaten Paser, pasalnya selama ini banyak sekali PKL yang membuka lapak dimana pun dan tak melihat tempat, dengan adanya raperda ini tentunya semua akan tertata rapi. “Raperda ini merupakan inisiatif dari teman-teman DPRD Paser, sebagai rasa kepedulian kita kepada pedagang kaki lima,” ujar Yairus Pawe.(sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *