by

Persoalan Tapal Batas dengan PPU, Kukar, dan Kubar, Bupati Fahmi Serahkan ke Kemendagri

TANA PASER,suarabalikpapan.com–Pemerintah Kabupaten Paser menyerahkan permasalahan tapal batas dengan Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan Bupati Paser dr Fahmi Fadli dalam rapat pembahasan tapal batas di Kantor Gubernur Kaltim, 17-20 Mei 2021.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Fahmi Fadli meminta kepada tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kaltim agar merevisi Permendagri Nomor 121 Tahun 2019 tentang batas daerah antara Kukar dengan PPU lantaran dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Ia mengaku, dalam proses penerbitan Permendagri No 121 Tahun 2019 tidak melibatkan Pemkab Paser. Untuk itu, ia meminta kepada Tim PBD Provinsi Kaltim agar menggunakan kajian Tim PBD Kabupaten Paser sebagai dasar untuk melakukan penegasan segmen batas Kabupaten Paser dengan PPU, Kubar, dan Kukar.

Dalam berita acara peninjauan lapangan batas daerah Kabupaten PPU, Paser dan Kubar pada Rabu 21 Oktober 2020 lalu, kata Fadli, pada poin empat menyebutkan  Sungai Toyu dengan koordinat 116?33’0.27”BT, 0?54’7.80”LS (dekat dengan Gapura Meratus), koordinat 116?31’09.30”BT, 0?53’07.28”LS (Jembatan Km 47), koordinat 116?35’33.10”BT, 0?54’01.62”LS (Jembatan Km 41) mengalir ke Sungai Toyu besar dan diakui sebagai wilayah Desa Muara Toyu Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Untuk itu, ia menegaskan, pada peta pembentukan Kabupaten Kubar didalamnya menggambarkan bahwa Kecamatan Sepaku setelah pemekaran merupakan wilayah Kabupaten PPU, tidak mempunyai segmen batas dengan Kabupaten Kukar. Sedangkan Kecamatan Long Kali mempunyai segmen batas dengan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kukar. “Hal ini sesuai dengan kesepakatan Desa Muara Toyu Kecamatan Long Kali dengan Desa Perian Kecamatan Muara Muntai tahun 2011,” ujarnya.

Menurutnya, dasar hukumnya  sangat kuat yakni Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2019, Permendagri No 141 tahun 2017 tentang PBD. “Hal ini telah sesuai dengan pemahaman masyarakat PPU, Paser, Kubar dan Kukar dengan metode watershed atau garis pemisah air serta sesuai dengan kajian tarikan batas oleh Tim PBD Kukar dan Kubar,” terangnya.

Selain itu, kata Fahmi, mengenai PBD itu telah dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung Tim PBD Kabupaten Paser pasca pemekaran 2002 oleh tokoh-tokoh masyarakat adat kedua daerah tersebut dalam membantu pemerintah menetapkan batas. “Proses ini juga diketahui oleh unsur pemerintahan terendah khususnya Kabupaten PPU yang diketahui oleh camat, lurah, serta kepala desa,” pungkasnya.(adv/sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini