by

Rawan Terjadi Pelanggaran Pemilu 2024, Reses Anggota DPRD Paser Ditunda

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Reses Anggota DPRD Kabupaten Paser guna menjaring aspirasi masyarakat yang rencana digelar awal Februari 2024 bakal ditunda. Penundaan tersebut lantaran berbarengan dengan tahapan kampanye calon anggota legeslatif (caleg) sehingga dikhawatirkan rawan terjadi pelanggaran anggota DPRD Paser yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Paser H Hendra Wahyudi, sebenarnya Bawaslu Kabupaten Paser tidak melarang pelaksanaan reses, namun pihaknya perlu mengantisipasi pelanggaran Pemilu saat reses. “Tidak ada larangan, hanya saja dari beberapa pertimbangan, sepertinya kami perlu melakukan pencegahan,” kata Hendra Wahyudi, Rabu (31/1/2024).

Hendra menjelaskan, dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang akan digelar 1 Februari (hari ini) rencananya akan membahas penundaan kegiatan reses akan dilaksanakan setelah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. “Namun belum tau pasti apakah bisa dilaksanakan sebelum pencoblosan atau setelah pencoblosan,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser Firman mengapresiasi DPRD Paser yang mendukung pencegahan pelanggaran Pemilu dengan menunda agenda reses. “Rentan terjadi pelanggaran sebab jadwal reses bersamaan dengan masa kampanye. Untuk itu, kami apresiasi keputusan DPRD Paser menunda kegiatan reses pada awal Februari,”ujar Firman kepada media ini.
Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 280 ayat 1 huruf h dijelaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mengunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Selain itu, pada pasal 304 ayat 1 dalam melaksanakan kampanye pelaksana, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang mengunakan fasilitas negara. Disamping itu pada pelaksanaan reses setiap anggota DPRD Paser akan menggunakan fasilitas negara.
Hal terebut yang dikhawatirkan saat reses ada ajakan memilih oleh anggota DPRD yang mencalonkan kembali. “Sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa pelaksanaan kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara dan menggunakan pembiayaan negara,”pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini