DPRD Paser

Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Paser, Gabungan Organisasi Kesehatan Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

65
×

Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Paser, Gabungan Organisasi Kesehatan Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

Share this article
Sejumlah warga yang tergabung pada beberapa organisasi profesi kesehatan menolak RUU Omnibus Law Kesehatan

TANA PASER,suarabalikpapan.com- Gabungan organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Paser yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (AIA) Paser menyampaikan aspirasi ke DPRD terkait penolakan untuk tidak dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan bertempat di ruang rapat Bappekat, Senin (8/5/2023). Komisi II DPRD Paser, Ikhwan Antasari mengatakan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, kembali lebih dulu akan dibahas secara internal. Langkah-langkah DPRD Paser khusunya Komisi II dalam waktu dekat akan rapat internal lebih dulu.

“Karena RUU Omnibus Law ini di pusat Jakarta  sana, maka kami harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan ink,” kata Ikhwan Antasari, usai melakukan rapat dengan para organisasi nakes Paser. Selain itu lanjut Ikhwan akan menyampaikan aspirasi nakes ini kepada DPR RI, khususnya wakil rakyat daerah pemilihan Kaltim, pihaknya akan menyuarakan ini, ia berharap dapat didengar aspirasi teman-teman tenaga kesehatan yang ada di Paser.
Menurutnya penyampaian aspirasi itu tindak lanjut dari yang pernah dilakukan sebelumnya pada Desember 2022 lalu. “Aspirasi kemarin di tahun lalu sudah disampaikan ke badan legislasi DPR RI, dan kami diterima langsung oleh staf ahlinya,” akunya.
Dikatakannya terdapat beberapa poin yang disampaikan, salah satunya dituturkan tidak difungsikannya peran daripada organisasi profesi dalam pembuatan RUU Omnibus Law Kesehatan. Pemerintah membuat RUU Omnibus Law Kesehatan tentunya memiliki niatan baik, tapi belum tentu niat baik itu akan bernilai baik bagi semua orang.  
“Harapan kami apa yang menjadi aspirasi mereka ini bisa terakomodir. Ya maunya mereka ini tidak disahkan untuk menjadi undang-Undang,” ujarnya. Sementara itu Ketua IDI Cabang Paser, dr Ahmad Hadiwijaya secara tegas menolak RUU Omnibus Law Kesehatan untuk dilanjutkannya pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan ini.Adapun poin-poin yang disampaikan gabungan organisasi Kesehatan, di antaranya dalam pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan tidak melalui diskusi ilmiah yang panjang. “Tiba-tiba saja RUU itu ada, tanpa ada diskusi secara ilmiah sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu dengan adanya RUU Omnibus Law Kesehatan ini, menurutnya akan merugikan masyarakat. Terutama sisi dihilangkannya peran dari organisasi profesi. “Jadi organisasi profesi yang ada di kesehatan itu sangat berperan penting terutama dalam pengawasan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Selanjutnya dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan, serta yang tak kalah pentingnya pengawasan etik dari Nakes. Para tenaga kesehatan ini diikat oleh aturan kode etik. Kalau peran ini dihilangkan, masyarakat akan dilayani oleh tenaga kesehatan yang dipertanyakan secara etik. Belum lagi Surat Tanda Registrasi (STR)  yang berlaku seumur hidup.
“Hal ini dinilai akan menghambat peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi Nakes,” bebernya. Hadi menambahkan, bahkan dengan RUU Omnibus Law itu akan mempermudah masuknya Nakes asing, baik dokter, bidan maupun perawat, dan bakal tidak ada seleksi ketat seperti yang selama ini dilakukan. Ia mengkhawatirkan tenaga kesehatan lokal akan tersisihkan.
“Tenaga kesehatan lokal itu justru akan terpinggirkan, sementara tenaga kesehatan lokal saja saat ini kesejahteraannya masih kita pertanyakan,”tambahnya (sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *