DPRD Kaltim

Sosper Bantuan Hukum Bagus Susetyo di Karang Rejo, Hadirkan Narasumber Jaludin SH

37
×

Sosper Bantuan Hukum Bagus Susetyo di Karang Rejo, Hadirkan Narasumber Jaludin SH

Share this article
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Ir H Bagus Susetyo, MM menggelar Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Minggu (9/7/2023).

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Ir H Bagus Susetyo, MM melakukan sosialisasi Perda (Sosper) Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Minggu (9/7/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi narasumber Jaludin SH dengan moderator Ramika Dilla.
Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo menjelaskan, Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. “Jadi sosialisasi perda ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Balikpapan bahwa kita ini negara hukum sehingga semuanya harus diatur oleh hukum,” kata Bagus Susetyo.
Ia mencontohkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa warga kurang mampu tetapi tidak punya biaya untuk membawa kasusnya ke pengadilan. “Untuk itu pemerintah menginisiasi kepada warga kurang mampu agar mendapat bantuan hukum. Makanya sosialisasi ini perlu untuk meningkatkan wawasan kepada masyarakat bahwa ada perda yang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terutama warga kurang mampu,” aku Bagus.
Diakui Bagus, Perda ini sebagai upaya pihaknya untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tertimpa masalah hukum. “Kami di DPRD terus berjuang agar warga kurang mampu mendapat bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah daerah khususnya Pemprov Kaltim,”akunya
Sementara itu, narasumber Jaludin SH menjelaskan, ada empat tujuan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut. Meliputi, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,  menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat serta mewujudkan peradilan yang efektif efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim berupa orang atau kelompok orang kategori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum  dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setingkat. Pada sesi tanya jawab, seluruh pertanyaan warga dijawab tuntas oleh anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo dan narasumber Jaludin SH.(sb-01)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *